Mendagri: Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Stunting Melibatkan Kerja Sama Multisektor

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada rapat penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting pada Jumat, (1/11/2019) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara No. 15 Jakarta.

Pada kesempatan itu, Mendagri mengatakan keberhasilan upaya penurunan prevalensi stunting membutuhkan keseriusan dan komitmen pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan kerja sama multisektor yang terintegrasi sehingga generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia sehat dan maju dapat terwujud.

Mendagri juga mengatakan peran Kemendagri dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: 1) penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2) penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; serta 3) penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengelolaan dan penanganan pengaduan.

Sementara itu, peran Kemendagri dalam upaya penurunan pravalensi stunting, yaitu telah menginisiasi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai mandatori dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana terdapat tiga urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan langsung dengan upaya penanganan penurunan stunting seperti SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, dan SPM Bidang Pendidikan.

Selain itu, Kemendagri juga menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi 2018 tanggal 20 Maret 2018 dan menerbitkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/840/Bangda tentang Permintaan Dokumen Perencanaan bagi kabupaten intervensi stunting tanggal 12 Februari 2018; melaksanakan rapat koordinasi pusat dan daerah dengan mengundang kabupaten/kota yang menjadi lokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi pada tahun 2018; menerbitkan surat nomor 440/3334/Bangda tanggal 19 Juli 2019 tentang pelaksanaan penilaian kinerja upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting kepada gubernur seluruh Indonesia; menerbitkan surat nomor 440/3335/Bangda tanggal 19 Juli 2019 tentang pelaksanaan penilaian kinerja upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting kepada bupati/walikota seluruh Indonesia; menerbitkan surat nomor 40/10085/SJ tanggal 30 September 2019 tentang Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019; Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bekerja sama dengan kementerian/lembaga teknis telah menetapkan buku Pedoman Penilaian Kinerja Upaya Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting Terintegrasi; mempublikasikan penilaian kinerja upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting melalui website Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri bangda.kemendagri.go.id; memberikan pendampingan kepada pemerintah provinsi dalam melaksanakan aksi konvergensi melalui bantuan teknis; menyelenggarakan workshop membangunan komitmen daerah dalam kelembagaan dalam upaya penanganan stunting yang telah dilaksanakan pada Juni 2019 di dua regional yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Medan; serta menyelenggarakan workshop penganggaran berbasis data capaian yang dilaksanakan pada Oktober 2019 di Surabaya. [Mahfud Achyar]