Pemerintah Daerah Diminta Persiapkan Penerapan SPM Tahun 2020

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA –       Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka secara resmi pertemuan pusat dan daerah dalam rangka asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) pada Selasa, (5/11/2019) di Grand Orchardz Hotel Rajawali Kemayoran.

Pada kesempatan itu, Hudori mengatakan pelaksanaan SPM merupakan amanat dari beberapa regulasi yakni UUD 1945 dalam Pasal 33 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, Pasal 28 H ayat 1 yakni “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin”, dan Pasal 27 yaitu “Tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap warga berhak memperoleh pelayanan publik dari Pemerintah agar setiap warga negara dapat hidup secara layak menurut kemanusiaan.   

Pengejewantahan mengenai kewajiban Pemda untuk melaksanakan SPM tertuang di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang RKP 2020.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM harus mengintegrasikan SPM dalam perencanaan daerah lima tahunan dan tahunan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan koordinasi dan melaporkan capaian SPM dalam LPPD serta melaksanakan SPM sesuai petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

“Sebelum mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan tahapan penerapan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM yang terdiri dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhanan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, serta pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar,” kata Hudori.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah selaku pembina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akan melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Hudori berharap pemerintah daerah melakukan pengumpulan data, menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, serta menyusun rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan daerah sebagai dasar penerapan SPM pada tahun 2020. “Pemahaman pemerintah daerah terhadap jenis data yang dibutuhkan dalam melakukan penghitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar menjadi sangat penting,” imbuh Hudori.

Melalui pertemuan pusat dan daerah dalam rangka asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas, Hudori berharap dapat dijadikan sebagai sarana konsultasi dan saling berbagi informasi dan pengalaman sehingga pada akhirnya dapat mendorong kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, khususnya Bidang Trantibumlinmas.

Sementara itu, Kasubdit Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gifarini menambahkan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pertemuan pusat dan daerah dalam rangka asistensi dan supervisi daerah dalam penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas, yaitu 1) terdiseminasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2) terinformasikannya pemerintah daerah mengenai indikator pelayanan SPM untuk sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran yang harus tercantum di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; 3) pemerintah daerah dapat segera melakukan tahapan penerapan SPM yakni melakukan pengumpulan data, melakukan penghitungan pemenuhan pelayanan dasar dan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Standar Teknis Pelaksanaan SPM; serta 4) terdapatnya solusi bersama dalam kendala yang dihadapi pemerintah daerah di dalam penerapan SPM khususnya SPM bidang Trantibumlinmas.  [Mahfud Achyar]