DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Kemendagri Ingin Kemitraan Swisscontact Tidak Hanya pada Pembangunan Fisik

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara
Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dilakukan melalui kerjasama/kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan NGO (LSM Internasional), salah satunya dengan Swisscontact.

Kemendagri sangat menginginkan keberhasilan pelaksanaan program kerjasama/kemitraan Swisscontact tidak hanya semata-mata pada pembangunan fisik saja melainkan juga meliputi aspek non fisik.

”Aspek non fisik itu berupa pembangunan manusia Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, agama, moral atau akhlak, dan sebagainya,” demikian Dr. H. Muh. Marwan M.Si menyampaikan.

Dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swisscontact, pada tanggal 22 s.d. 23 Mei 2014, di Jakarta, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri itu berharap program kerjasama/kemitraan yang telah dilaksanakan tersebut, dapat berdampak positif yang luas bagi masyarakat yang kurang beruntung baik di wilayah perdesaan maupun di wilayah kumuh perkotaan.

Rapat koordinasi dan konsultasi tersebut bertujuan untuk memfasilitasi program kerjasama/kemitraan pemerintah daerah dengan Swisscontact dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah, melalui pengembangan ekonomi masyarakat perkotaan dan (atau) perdesaan.

Rapat dihadiri oleh peserta yang berasal dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kemendagri, Biro KTLN Sekretariat Negara, Direktur 32 Deputi 3 BIN, Direktur B. BAIS TNI, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi International Negara Berkembang Kemenlu, dan Swisscontact Country Office.

Adapun peserta daerah diwakili oleh para pejabat dari Bappeda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, hadir pula para pejabat dari Bappeda Kabupaten Bireun, Tanah Datar, Sambas, Luwu Utara, Mamuju, Parigi Moutong, Kolaka Timur, Demak, dan Ngada.

Pelaksanaan kerjasama/kemitraan antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kemendagri dengan Swisscontact didasarkan pada Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

MSP tersebut ditandatangani bersama pada 14 Juni 2013 dan disepakati Pelaksanaan Program Kerjasama tersebut berlaku selama tiga tahun ke depan dan akan berakhir pada Juni 2016.

Pada bulan Oktober 2013, telah dilakukan Penyusunan Rencana Induk Kegiatan (RIK) untuk tahun 2013-2016 oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, pemerintah daerah wilayah kerja Swisscontact dan Swisscontact. RIK tersebut diharapkan akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah melalui Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).

”Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan itu harus memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dari masing-masing daerah. Ini yang perlu saya ingatkan,” ungkap Dirjen Bina Pembangunan Daerah pada kegiatan tersebut.

Dr. H. Muh. Marwan, M.Si juga mengemukakan, pada periode ini Swisscontact akan melaksanakan programnya di 32 kabupaten yang tersebar di 9 provinsi, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

”Dalam waktu dekat telah direncanakan akan menambah beberapa kabupaten Wilayah Kerja Baru.”

”Program-program yang akan dilaksanakan terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat perkotaan dan (atau) perdesaan yang fokusnya pada pengembangan usaha menengah kecil, peningkatan rantai nilai dalam sektor ekonomi tertentu (pariwisata dan pertanian tertentu), pendidikan, dan pelatihan keterampilan, dan efisiensi sumberdaya di bidang produksi ramah lingkungan juga manajemen limbah padat,” terang Dr. H. Muh. Marwan, M.Si.

Untuk mengefektifkan program tersebut, anggota kerjasama telah melakukan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi yang intens dengan masyarakat untuk mengetahui lebih detail kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut.

Selain itu, sinergi program kerjasama/kemitraan antara mitra kerja juga dianggap sesuatu yang sangat diperlukan terhadap keberhasilan seluruh program.

Beliau menilai bahwa program-program kerja yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan bisa secara optimal memecahkan masalah yang ada.

”Itu sebabnya, keseluruhan program yang disepakati bersama ini harus dapat dilaksanakan secara baik dan terkoordinasi,” jelasnya lagi.

Sebagai mitra kerjasama, Kemendagri selalu mendorong agar pelaksanaan kemitraan tersebut dapat berlanjut dan dikembangkan secara luas. Dalam hal ini, daerah-daerah yang selama ini telah memperoleh kesempatan untuk melaksanakan program kemitraan pada beberapa wilayah tertentu harus benar-benar dapat dikembangkan ke wilayah lainnya.

Pada kesempatan itu, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si juga berharap, Swisscontact dapat menciptakan suasana harmonis bagi seluruh tingkatan, baik dengan tim Koordinasi Tingkat Pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun masyarakat di wilayah program kerjasama itu.

“Saya juga berharap, Swisscontact dapat mencermati pengembangan inovasi-inovasi baru terhadap program/kegiatan yang akan dilakukan,” imbuh beliau.

Lebih jauh, beliau juga menyampaikan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyampaian laporan secara berkala merupakan hal yang juga harus diperhatikan.

“Tim koordinasi pada Tingkat Pemerintah Pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengambil peran besar terhadap pelaksanaan evaluasi program yang disepakati bersama ini.”

“Hasil monitoring dan evaluasi yang baik, di samping sebagai tolok ukur keberhasilan program, juga merupakan alat untuk memperbaiki kekurangan pada pelaksanaan program-program kerjasama berikutnya,” pungkasnya.[ds/hny/ray]