DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Presiden SBY: Inflasi adalah Musuh Ekonomi

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara
Dulu sekali, bahkan ada yang mengatakan: baru saja presiden dalam penyampaian RAPBN dan nota keuangan, mengatakan bahwa gaji pegawai akan ditingkatkan, harga-harga di luar langsung naik. (Presiden SBY)

Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2014, pada Rabu, 21 Mei 2014, di Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, inflasi merupakan salah satu komponen utama dari perekonomian, jika inflasi tidak dikendalikan, maka akan menjadi musuh bagi ekonomi dan rakyat.

“Inflasi adalah musuh ekonomi. Inflasi yang maknanya harga yang terus naik, bahkan naik tajam dan terus berfluktuasi itu bisa mengancam perekonomian Indonesia. Harga yang naik dan naiknya tinggi serta tidak stabil, maka itu yang menjadi musuh ekonomi, musuh rakyat,” tandas beliau ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional V Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tersebut.

“Kalau harga terus melambung, tentu kenaikan penghasilan pada masyarakat pun tidak ada artinya,” imbuhnya.

Menurut dia inflasi yang terus naik menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan sehingga berpotensi menambah angka kemiskinan. Salah satu cara untuk mengendalikan inflasi adalah meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan.

“Inflasi merupakan komponen utama dari makro perekonomian Indonesia sehingga perlu dijaga kestabilannya,” ujar beliau.

SBY mengatakan peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menjaga inflasi terutama dalam hal perencanaan program kerja dan penyediaan anggaran di daerah. Setiap daerah sudah mempunyai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di mana tugas utama dari tim ini adalah memantau perkembangan inflasi.

SBY menuturkan TPID harus meningkatkan kapasitas pengelolaan kerjasama antara lain melalui bimbingan dan konsultasi agar kestabilan inflasi di daerah benar-benar terjaga.

Beliau mengatakan menjelang puasa dan lebaran, TPID harus memastikan pasokan pangan utama memadai seperti beras, bawang merah, bawang putih, telur, minyak, daging ayam dan daging sapi melalui mekanisme operasi pasar dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
SBY menuturkan jika inflasi sudah terkendali maka perekonomian Indonesia akan tumbuh stabil karena inflasi merupakan komponen paling mendasar dari pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan Indonesia pernah mengalami inflasi double digit pada 2005 sebesar 17% dan 2008 sebesar 11%, faktor utama yang mempengaruhinya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Setelah 2008 laju inflasi Indonesia tidak pernah melampaui double digit bahkan cenderung aman. Menurut Agus Martowardojo, terkendalinya inflasi dari 2008 sampai saat ini disebabkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus ditingkatkan.

Agus Martowardojo mengatakan ada empat langkah strategi dalam pengendalian inflasi daerah, yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Inflasi merupakan dasar pertumbuhan ekonomi yang harus dijaga,” ujar beliau. Disamping itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung mengatakan saat ini pemerintah pusat tengah membahas UU pangan.

Dalam UU pangan tersebut diatur mengenai ketersediaan pangan untuk masyarakat. Chairul Tanjung menjelaskan, tiga Kementerian terkait akan membahas UU pangan ini dan diharapkan rampung sebelum pemerintahan baru. Tiga Kementerian tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Saya akan terus update UU pangan ini, karena UU pangan ini merupakan usulan dari kepala daerah,” ujarnya.

Penghargaan TPID
Dalam Rapat Koordinasi Nasional TPID, Presiden SBY menyerahkan penghargaan kepada daerah daerah yang memiliki TPID dengan kinerja terbaik tahun 2013 yang mewakili kawasan Sumatera, Jawa dan Timur Indonesia.

Pemberian penghargaan TPID terdiri dari atas dua kategori, yaitu TPID terbaik dan TPID berprestasi. Kategori TPID terbaik diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID dan menjadi sampel penghitungan inflasi oleh BPS; sedangkan TPID berprestasi diberikan kepada daerah yang telah membentuk TPID namun belum menjadi sampel penghitungan inflasi oleh BPS.

Penentuan pemenang TPID mempertimbangkan dua hal, pertama, proses kegiatan pengendalian inflasi. Kedua, hasil yang diperoleh dan diukur dengan tingkat inflasi dan fluktuasi.

Penghargaan TPID terbaik 2013 diberikan kepada Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Padang untuk kawasan Sumatera, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Jember untuk kawasan Jawa dan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Pontianak untuk Kawasan Timur Indonesia.

Penghargaan TPID berprestasi 2013 diberikan kepada Kota Tebing Tinggi untuk kawasan Sumatera, Kabupaten Malang untuk kawasan Jawa dan Kabupaten Sinjai untuk Kawasan Timur Indonesia.

Terkait hal itu, Presiden SBY mengucapkan selamat dan penghargaan kepada para pemimpin daerah yang mendapatkan penghargaan dari negara.

“Di sini, sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada para pemimpin daerah (gubernur, bupati, dan walikota, serta para pejabat di pusat) atas kerja kerasnya untuk mengendalikan inflasi,” ungkap beliau.[ds/hny]