DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Mendagri: 7 Juta Lahan Kritis Bisa Sejahterakan Masyarakat

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara
Kalau 7 juta ha lahan kritis ini bisa menghasilkan, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (Mendagri, Gamawan Fauzi)

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengemukakan, di Indonesia terdapat 7 juta ha lahan kritis yang bisa dikelola dan dimanfaatkan.

“Jika ini dikelola dengan kesungguhan dan kerja keras, maka dapat menghasilkan sesuatu bagi masyarakat, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraannya.” Demikian Gamawan Fauzi menegaskan pada Pembukaan Rapat Konsolidasi Kemajuan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM), pada 25 Juni 2014, di Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul.

Dengan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dimulai pada tahun 2012 hingga 2014, lahan kritis tersebut baru tertangani di 16 provinsi, 48 kabupaten/kota dan 142 kecamatan serta 212 desa di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Gamawan Fauzi berharap penanganan lahan kritis ke depan bisa lebih dioptimalkan dan bahkan direplikasikan ke daerah lain, sehingga program tugas pembantuan dari pemerintah pusat dapat dialihkan ke daerah yang APBD-nya terbatas.

Di hadapan para peserta konsolidasi dari seluruh pelosok Indonesia yang sekaligus melaksanakan studi banding di kedua daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan supaya para peserta kegiatan tersebut bisa lebih termotivasi dalam menangani lahan kritis di daerahnya masing-masing.

“Pelaksanaan studi banding yang diikuti oleh berbagai daerah di Desa Selapamioro Kabupaten Bantul dan Desa Nglageran Kabupaten Gunungkidul ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program PLKSDA-BM. Kegiatan ini sebagai proses pembelajaran dan pertukaran pengalaman dari daerah yang satu dengan yang lain, agar peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lahan kritis dapat dikembangkan menjadi agrowisata yang terintegrasi,” terang Gamawan Fauzi.

Sementara itu Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam IX saat menyampaikan amanat Gubernur DIY mengatakan bahwa Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) merupakan sebuah sikap dan jawaban atas permasalahan penurunan kualitas sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air.

“Semakin bertambahnya luas lahan kritis dan meningkatnya nilai kekritisan lahan menjadi sebuah tantangan yang kompleks dan mengharuskan satu sinergitas lintas sektor baik pemerintah maupun masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,” terang beliau.

“Penyadaran kepada semua lapisan stakeholders wajib untuk terus dilaksanakan. Program PLKSDA-BM bukan merupakan sebuah kegiatan keproyekan dan jangka pendek, melainkan sebuah usaha jangka panjang yang akan dilaksanakan terus menerus. Karenanya, kegiatan ini selalu dilakukan evaluasi di tahun-tahun selanjutnya.” Demikian Wakil Gubernur DIY menjelaskan.

Upaya penanganan lahan kritis dan sumber daya air di permukiman dilaksanakan dengan penanaman tanaman yang memiliki nilai ekonomis, sehingga bisa memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat.

“Sedangkan untuk memperbaiki lahan potensi kritis supaya menjadi lahan produktif yang menghasilkan nilai ekonomis harus melibatkan kerjasama dengan multipihak, yaitu pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan LSM,” imbuh Sri Paduka Paku Alam IX.

Setelah Rapat Konsolidasi Kemajuan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dibuka secara resmi, acara dilanjutkan dengan kegiatan penanaman pohon Durian Montong secara simbolis oleh Mendagri RI yang disaksikan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dan kelompok tani di Dusun Nawungan Selopamiro yang diharapkan akan menjadi daerah agrowisata.

Hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain: Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si, Bupati Bantul, Bupati Gunung Kidul, dan para pemangku kepentingan serta tokoh masyarakat setempat.[ds/hny]