( 22-July-2019 ) Indonesia Development Forum 2019 Dorong Pendekatan Baru Hadapi Tantangan Pembangunan Indonesia | ( 19-July-2019 ) Kemendagri Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Dinamika Polemik Pemerintah Kota Tangerang dengan Kemenkumham | ( 19-July-2019 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Asitensi Dan Supervisi Daerah Dalam Pengintegrasian Indikator Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | ( 18-July-2019 ) Entry Meeting Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 | ( 18-July-2019 ) Kunci Kesuksesan Pembangunan Daerah: Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran | ( 15-July-2019 ) Pemenang TPID Award 2019 Segera Diumumkan |

Daya serap yang tinggi menunjukkan capaian kinerja yang tinggi dan capaian kinerja yang tinggi menunjukkan produktivitas yang tinggi, sehingga bisa berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah.

Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc meminta supaya daya serap anggaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri terus ditingkatkan.

“Kita harus (terus) berupaya untuk mendorong supaya bisa menjadi tinggi daya serapnya. Ini yang harus ditekankan pada pertemuan hari ini. Karena kalau kita lihat dari semester pertama, menurut laporan daya serap kita masih rendah. Walaupun begitu, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat ini memang sudah banyak,” katanya dalam Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan Semester I di Lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, pada 25-27 Agustus 2014, di Bogor.

Tujuan dilaksanakannya rapat tersebut, yaitu untuk melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), daya serap Ditjen Bina Pembangunan Daerah sampai 30 Juni 2014, yaitu baru 17,15%. Menurut Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc, dalam satu semester, itu termasuk masih kecil. 

“Idealnya, posisi di bulan Juli ini setidaknya mencapai 40%. Walaupun ini sebetulnya lebih disebabkan oleh adanya pemotongan (anggaran). Di awal, DIPA kita juga belum keluar. Padahal seharusnya pada tanggal 1 Januari itu bisa kita laksanakan,” jelasnya lagi.

Maka, menurutnya, (daya serap yang masih rendah itu) perlu diperhatikan dan terus ditingkatkan, supaya bisa mencapai daya serap yang tinggi. 

Untuk mendorong daya serap supaya tinggi, Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc menekankan supaya segera dijalankan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga (terkait program yang dipihak-ketigakan). 

“Dengan demikian, apabila kita ingin memenuhi rencana daya serap semester satu dan triwulan ketiga, maka pada akhir triwulan ketiga, Ditjen Bina Pembangunan Daerah harus bisa mencapai 36% lebih dan kita berharap bisa mencapai 40% lebih,” urainya. 

Dalam rapat yang dihadiri para pejabat eselon IV dan fungsional Umum di Lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah itu, Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc juga mengingatkan bahwa jika setiap semester satu tercapai sebagaimana yang direncanakan, maka penyerapan akhir tahun akan besar dan sebaliknya, jika tidak tercapai, maka hal itu akan berisiko terhadap rendahnya daya serap Ditjen Bina Pembangunan Daerah pada tahun 2014. 

“Oleh karena itu, ke depan, untuk unit eselon II harus bekerja keras untuk memenuhi rencana target daya serap yang telah ditetapkan,” katanya.

Selain itu, Dr. H. Sjofjan Bakar, M.Sc juga menyarankan supaya ke depan, bisa dibuat jadwal kerja terkait penyerapan anggaran tersebut, sehingga bisa mencapai daya serap anggaran yang tinggi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengimbau supaya para kasubag TU aktif menanyakan kegiatan-kegiatan ini. “Karena itu hal ini harus kita sepakati bersama pada pertemuan ini,” tambahnya lagi.

Di sisi yang lain, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri itu juga secara khusus menyoroti hal-hal yang terkait evaluasi, bahwa evaluasi capaian semester I yang bersifat teknis harus menjadi perhatian. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian itu antara lain: diharapkan kegiatan Dekon dan TP triwulan kedua segera dilakukan percepatan pelaksanaannya.

Hal lainnya, yakni Ditjen Bina Pembangunan Daerah mendapat tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai rencana aksi, yaitu Inpres Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional; Inpres tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Inpres Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru tentang Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Preiver dan Lahan Gambut; Rencana Aksi Nota Kesepakatan tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan.[ds/hny]

about author