Majukan Pembangunan Ekonomi, Kemendagri Kerjasama dengan Winrock Internasional
Tanggal Publikasi Jan 23, 2015
1,081 Kali
Pembangunan di daerah, salah satunya dilaksanakan dengan memajukan bidang ekonomi.
Dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama/Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Winrock International, 20 s.d. 22 Agustus 2014, di Jakarta Dr. H. Muh. Marwan, M.Si menegaskan, pembangunan daerah di bidang ekonomi menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri itu menjelaskan, salah satu pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dilakukan melalui kerjasama atau kemitraan dengan LSM Internasional, Winrock International.
”Pelaksanaan kerjasama (kemitraan) antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kemendagri dengan Winrock International di dasarkan pada Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat,” tambahnya.
MSP itu ditandatangani bersama pada 14 Juni 2013 dan disepakati bahwa pelaksanaan program kerjasama tersebut berlaku selama tiga tahun ke depan.
”Kerjasama itu akan berakhir pada bulan Juni 2016,” jelas Dr. H. Muh. Marwan, M.Si.
Agar program kemitraan tersebut dapat terlaksana dengan baik, pada bulan November 2013, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dan Winrock International telah melakukan penyusunan Rencana Induk Kegiatan (RIK) untuk tahun 2013-2016.
RIK tersebut akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pemerintah daerah melalui Rencana Kegiatan Tahunan (RKT).
Terkait RKT, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si mengingatkan kepada pemerintah daerah, dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan itu supaya memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dari masing-masing daerahnya.
Pada periode ini (tahun 2014), Winrock International akan melaksanakan programnya di 6 kabupaten yang tersebar di 4 provinsi, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa fokus program-program yang dilaksanakan tersebut adalah untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat Indonesia.
”(Secara detail) itu melalui pengembangan sumberdaya alam berkelanjutan, praktik terbaik, dan pemerintahan yang baik untuk mendukung program pembangunan nasional,” katanya.
”Dengan berbagai program kerjasama yang telah dilaksanakan selama ini, diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat yang kurang beruntung,” imbuhnya.
”Sebagai mitra kerja, Kemendagri sangat berharap keberhasilan pelaksanaan program kerjasama ini, tidak hanya dilihat dari pembangunan fisiknya saja, tapi juga aspek non fisik, berupa pembangunan manusia Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, agama, moral, dan sebagainya,” terang Dr. H. Muh. Marwan, M.Si.
Beliau menjelaskan bahwa komunikasi, konsultasi, dan koordinasi yang secara intens dilakukan dalam program kerjasama tersebut, perlu melibatkan peran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta SKPD yang terkait.
”Itu merupakan hal penting bagi keberhasilan seluruh program. Banyak program kerja yang terkait dengan (pengembangan) masyarakat, tapi tidak secara optimal dapat memecahkan masalah. Oleh sebab itu, kami berharap, keseluruhan program yang disepakati bersama supaya dilaksanakan dengan baik dan terkoordinasi,” katanya.
”Sebagai mitra kerjasama, Kemendagri akan selalu mendorong agar pelaksanaan kemitraan semacam ini dapat berlanjut dan dikembangkan secara luas,” imbuhnya.
Mantan Kepala Litbang Kemendagri itu juga menjelaskan bahwa program kemitraan yang telah dilaksanakan di daerah-daerah pada beberapa wilayah tertentu, harus dikembangkan ke wilayah lainnya. Hal itu dilakukan supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas.
Dalam kesempatan itu, Dr. H. Muh. Marwan, M.Si juga berharap, Winrock International dapat mencermati pengembangan inovasi-inovasi baru terhadap program atau kegiatan yang akan dilakukan (ke depan).
Dirjen Bina Pembangunan Daerah juga menekankan bahwa monitoring dan evaluasi serta penyampaian laporan secara berkala merupakan hal yang juga harus diperhatikan.
“Selain itu, dalam rangka optimalisasi serta pembinaan dan pengawasan kegiatan NGO di daerah, diharapkan kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan ke dalam APBD.”
“Juga tim koordinasi di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota supaya bisa mengambil peran besar terhadap pelaksanaan evaluasi program yang disepakati bersama,” jelasnya.
“Hasil monitoring dan evaluasi yang baik, di samping sebagai tolok ukur keberhasilan program, juga merupakan alat untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada pelaksanaan program-program kerjasama berikutnya,” demikian beliau menekankan.
Rapat Koordinasi tersebut bertujuan agar program kerjasama/kemitraan pemerintah daerah dengan Winrock International dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah melalui pengembangan ekonomi masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik.
Sementara peserta yang hadir dalam rapat tersebut berasal dari: Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri; Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kemendagri; Biro KTLN Sekretariat Negara; Direktur 32 Deputi III BIN; Direktur B. BAIS TNI; Direktur Sosial Budaya & Organisasi International Negara Berkembang Kemenlu; BAINTELKAM POLRI; Winrock International; Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur; Bappaeda Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah; Bappeda Kabupaten Sumba Timur; Bappeda Kabupaten Kota Baru; Bappeda Kabupaten Tanah Laut; Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu dan Seruyan; serta Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Timur.[ds/hny]
