( 22-May-2019 ) Dirjen BIna Pembangunan Daerah Pantau Posko Terpadu Idul Fitri Kemendagri | ( 20-May-2019 ) Hari Kebangkitan Nasional ke-111: Bangkit untuk Bersatu | ( 17-May-2019 ) Kemendagri Gelar Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 | ( 17-May-2019 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bahas Pemanfaan Aplikasi E-Planning | ( 16-May-2019 ) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Lantik Pejabat Pengawas (Eselon IV) | ( 15-May-2019 ) Tjahjo Kumolo: Kota Cerdas Jadi Solusi Permasalahan Kota |


Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Perpres 11 Tahun 2015 Pasal 18) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi (Perpres 11 tahun 2015 Pasal 19):

  1. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 
  3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 
  6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
  7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
about author