( 21-September-2018 ) Pertemuan Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Penerapan Spm Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas Ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahun Anggaran 2018 | ( 31-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Serahkan Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Lombok | ( 10-August-2018 ) Selamat Tim Basket Ditjen Bina Pembangunan Daerah! | ( 07-August-2018 ) Pemerintah Jajaki Peluang Kerja Sama untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | ( 03-August-2018 ) Reuni Ditjen Bina Bangda: Napak Tilas dari Merdeka Utara, Keramat Raya, hingga Kalibata | ( 02-August-2018 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Dukung Kerja Sama Investasi antara Badan Koordinasi CSR Nasional (BKCN) dengan Korea Sinzisikin Association (KSA) |


Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Perpres 11 Tahun 2015 Pasal 18) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi (Perpres 11 tahun 2015 Pasal 19):

  1. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 
  3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 
  6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
  7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
about author

Link Terkait