( 20-February-2019 ) Mendagri Lantik Dirjen Bina Pembangunan Daerah | ( 13-February-2019 ) International Non-governmental Organization Menjadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Pembangunan Daerah | ( 25-January-2019 ) Mendagri Apresiasi Ditjen Bina Bangda Sukses Selenggarakan Musrenbang | ( 22-January-2019 ) Kerja Sama antara Kemendagri, Pemerintah Daerah dan Swasta di Bidang Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kalimantan Barat | ( 19-January-2019 ) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Bahas Renstra 2020-2024 | ( 27-December-2018 ) Kemendagri Gelar Konferensi Pers untuk Laporkan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 |


Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Perpres 11 Tahun 2015 Pasal 18) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi (Perpres 11 tahun 2015 Pasal 19):

  1. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 
  3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta standar pelayanan minimal penyelenggaraan urusan pemerintahan;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat; 
  6. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat;
  7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
about author