Kemendagri Dukung Komitmen Pemerintah Daerah dalam Rencana Aksi Nasional HAM

Tanggal Publikasi Mar 17, 2023
332 Kali

Pontianak – Dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah untuk memenuhi P5 HAM, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar bekerja sama dengan Pemprov Kalbar melaksanakan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) se-Kalimantan Barat tahun 2023, beberapa waktu lalu di Hotel Golden Tulip Pontianak.

Acara diawali dengan mendengarkan Laporan Ketua Panitia, Kepala Biro Hukum Pemprov Kalbar Abussamah, dan dilanjutkan Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Natalia Karyawati, sekaligus membuka Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) se-Kalimantan Barat tahun 2023.

Natalia Karyawati dalam sambutannya menyampaikan dalam rangka mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakkan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5 HAM), pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025; dan 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia. Hal ini tentu sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selesai sambutan, rangkai kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Direktur Kerjasama HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hajerati, lalu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Harniati, dan terakhir Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri Zanariah.

Zanariah melalui Zoom menyampaikan paparan tentang komitmen kuat pemerintah dalam menegakkan HAM telah dilaksanakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2021–2025, yang tentunya juga harus kita tegakkan.

Zanariah menambahkan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah agar melaksanakan penyusunan kebijakan dan perencanaan penganggaran program yang berorientasi pada hak asasi manusia, seperti kebijakan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, dan lain-lain sesuai Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berhubungan dengan HAM.

Selain itu, Zanariah juga mengingatkan peran dan dukungan dari pemerintah daerah untuk tercapainya target nasional RANHAM dengan memperhatikan perluasan sarana dan prasarana untuk mempercepat proses pelaporan HAM, transfer knowledge mengingat rotasi/mutasi/pergantian pejabat di lingkup pemerintah daerah yg sering, dan sinkronisasi data baik kasus, capaian, dan pelaksanaan terutama pada data disabilitas.

Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) diikuti perwakilan dari Bappeda Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kemenkum HAM Kalimantan Barat dan Kepala Perangkat Daerah Kalimantan Barat, dilanjutkan acara diskusi tentang pelaksanaan kegiatan KKP HAM dan RANHAM.