JAKARTA –Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zanariah membuka kegiatan pelatihan Tim Provinsi untuk Penguatan Tim Pendamping Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT Kespro) Daerah, Selasa (25/7/2023) di Sunlake Hotel Sunter, Jakarta Utara.
Acara yang dilaksanakan selama dua hari tersebut dimulai dengan mendengarkan sambutan dari Representative UNFPA of Indonesia yang diwakili Sandeep Nanwani. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Zanariah sekaligus membuka jalannya acara pelatihan Tim Provinsi untuk Penguatan Tim Pendamping PPT Kespro di kabupaten/kota wilayahnya.
Pelatihan Tim Provinsi guna penguatan Tim Pendamping PPT Kespro Daerah merupakan bentuk pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dalam fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan urusan Dalduk KB dalam mendukung percepatan penurunan AKI/AKB di daerah yang menjadi salah satu isu nasional.
“Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan permasalahan yang masih mengemuka dalam pembangunan kesehatan. RPJMN 2020-2024 telah memberikan arah pembangunan bidang kesehatan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit, Gerakan Masyarakat (Germas) hidup sehat serta memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat serta makanan,” ungkap Zanariah.
Lebih lanjut, Zanariah menyampaikan terkait AKI/AKB di Indonesia yang telah mengalami penurunan. Berita Resmi Statistik No. 09/01/Th.XXVI, tanggal 30 Januari 2023, menunjukkan bahwa hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 menunjukkan AKI di Indonesia sebesar 189 yang artinya terdapat 189 kematian perempuan pada saat hamil dan saat melahirkan atau masa nifas per 100.000 kelahiran hidup.
“Jika dibandingkan Sensus Penduduk 2010 dan Survei Penduduk Antar Sensus 2015, AKI Indonesia menunjukkan tren menurun. Penurunan AKI dari hasil Sensus Penduduk 2010 dan Long Form Sensus Penduduk 2020 mencapai 45%,” terang Zanariah.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPT Kespro di lima kabupaten terpilih Siklus-10, menunjukkan bahwa pemahaman tim di kabupaten dalam menyusun dokumen PPT Kespro masih bervariasi dan belum paham secara maksimal terhadap pedoman PPT Kespro tersebut, terutama dengan kendala waktu yang terbatas.
“Untuk pelaksanaan PPT Kespro ke depan, diharapkan pendampingan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan lebih efektif terhadap lima kabupaten terpilih pada Siklus-10 dan tiga kabupaten terpilih pada Siklus-9, yang pastinya juga dengan adanya bantuan pendampingan dari tim provinsi,” imbuh Zanariah.
Sebagai informasi, Tim Pendamping PPT-Kespro merupakan penyelenggara PPT-Kespro di tingkat provinsi. Sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawab, Tim Pendamping PPT-Kespro terdiri dari perangkat daerah provinsi, institusi non perangkat daerah provinsi, dan perwakilan non-pemerintah di tingkat provinsi.
Tim Pendamping PPT-Kespro tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Penanggung Jawab penyelenggaraan PPT-Kespro di tingkat provinsi. Dari tujuh provinsi yang diundang hari ini, diharapkan dapat menjadi piloting sebelum program ini dilakukan perluasan ke seluruh provinsi di Indonesia.
Ditjen Bina Pembangunan Daerah memandang perlunya tim pendamping yang berada di tingkat provinsi untuk diberikan pembekalan agar dapat menjalankan tugasnya sebagai fasilitator proses dalam Pelatihan Tim Pendamping.
“Melalui kegiatan ini, Tim Pendamping PPT-Kespro diharapkan dapat memperoleh penguatan di level provinsi agar dapat mendampingi kabupaten/kota dalam menyusun PPT Kespro sesuai dengan yang diharapkan sehingga berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan bayi di kabupaten/kota,” kata Zanariah.
Zanariah juga berharap pelatihan Tim Provinsi untuk Penguatan Tim Pendamping PPT Kespro dapat segera direplikasi oleh daerah lain dalam upaya mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah yang saling bersinergi dalam harmoni pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh Plt. Direktur KPAPO (Bappenas); Plt. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (Kemenkes); Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (Kemen PPPA); Plt. Direktur Pelaporan dan Statistik (BKKBN); Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang diwakili; Director of SOLIDARITAS; dan perwakilan dari BPS, BNPB, Kemenko Bidang PMK.
Turut serta hadir peserta dari OPD yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan KB, dan yang membidangi perencanaan dari 7 provinsi pilot project Program Kerjasama RI-UNFPA Siklus-10 Tahun 2021-2025 yaitu Provinsi Aceh, Sumsel, Jabar, Banten, Jateng, Jatim, dan NTB.
