Langkah Strategis Kemendagri Dalam Mendukung Penyusunan RKPD Provinsi Maluku

blog post

Jakarta – Dalam rangka percepatan penetapan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2024, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan pertemuan untuk memfasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Maluku secara hybrid, pada Selasa (25/07/2023).

Pertemuan tersebut dibuka oleh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Sri Purwaningsih mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Kementerian Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, serta perwakilan perangkat daerah Provinsi Maluku.

“Pertemuan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024,” kata Sri Purwaningsih saat membuka acara.

Tujuan diadakan pertemuan ini adalah untuk memberikan masukan substansi dalam penyempurnaan Ranperkada tentang RKPD, sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur. 

Lebih lanjut, Sri Purwaningsih juga menekankan pentingnya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kondisi, potensi daerah, dan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan prioritas pembangunan di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah, Sri Purwaningsih juga menyoroti optimalisasi potensi yang dimiliki oleh Provinsi Maluku. 

Pada tahun 2022, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku dengan kontribusi sebesar 23,56% dari total PDRB Provinsi. 

“Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan potensi-potensi lain di Maluku guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan agar Pemprov Maluku dapat berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi daerah dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan tertuang dalam RKPD,” ujarnya.

“Dengan sinergi dan komitmen dari seluruh pihak terkait, diharapkan RKPD akan menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Maluku,” sambungnya.

Sri Purwaningsih juga menegaskan pentingnya Provinsi Maluku untuk memperhatikan akhir Periode RPJMD Tahun 2019-2024, mengingat Tahun 2024 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. 

Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa menyampaikan bahwa, Pengembangan potensi di wilayahnya dikhususkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang  merupakan langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.  Salah satunya adalah dengan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Industri Pengolahan yang berdaya saing secara berkelanjutan.  

“Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RKPD Tahun 2024,” ujarnya.