Kemendagri Dukung Upaya Pengembangan Budidaya Rumput Laut Nasional

Tanggal Publikasi Jan 31, 2024
387 Kali

JAKARTA – Sebagai upaya tindak lanjut atas arahan Presiden RI terkait pengembangan budidaya rumput laut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menggelar rapat monitoring laporan progres kementerian/lembaga secara hybrid pada Kamis, (18/1/2024) di Ashley Hotel Jakarta.

Rapat tersebut dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi M. Firman Hidayat serta dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait, salah satunya Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah.

Dalam pembukaannya, Firman menyampaikan bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan budidaya rumput laut antara lain: regulasi, perizinan berusaha, ketidakstabilan harga, industri pengolahan rumput laut, tata kelola budi daya rumput laut, serta permodalan yang harus segera diselesaikan bersama oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait.

“Belum terdapat keseragaman pencatatan data produksi rumput laut antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi pengusaha rumput laut sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat untuk dapat menyelesaikan permasalahan budidaya rumput laut di lapangan,” tegas Firman.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS juga menambahkan bahwa pada rancangan RPJMN 2025-2029 yang sedang digagas, program, dan kegiatan untuk kelautan dan perikanan lebih banyak menekankan pada blue economy, di mana rumput laut merupakan salah satu komoditas dari pilar blue economy. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi kementerian/lembaga/pemerintah Daerah untuk dapat fokus menyelesaikan permasalahan budidaya rumput laut nasional.

Adapun perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa telah diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.1/5859/SJ pada tanggal 1 November 2023 Hal Dukungan Terhadap Hilirisasi Industri Rumput Laut Nasional, yang tentunya diperlukan dukungan dari kementerian/lembaga terkait untuk menindak lanjuti isi surat tersebut.

Lebih lanjut, disampaikan juga dengan ditetapkannya pedoman penyusunan RKPD dan pedoman penyusunan APBD, di mana program kegiatan terkait pengelolaan rumput laut telah masuk ke dalam pedoman tersebut, maka pemerintah daerah dapat merencanakan dan menganggarkan kegiatan pengelolaan rumput laut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah masing-masing.

“Saat ini, diperlukan data produksi dan kondisi eksisting rumput laut dan kondisi untuk memudahkan tracking dan membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat guna,” pungkas Firman.