Pemerintah Daerah Diimbau Lakukan Penguatan Muatan KLHS

Tanggal Publikasi Feb 12, 2024
218 Kali

TANGERANG SELATAN - Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menghadiri rapat pembahasan sinkronisasi KLHS RPJPN/RPJMN dengan KLHS RPJPD/RPJMD, Senin (5/2/2024) di Hotel Horison Grand Serpong. 

Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas dan dihadiri oleh Plh. Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Direktorat PMIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kasubdit KLHS Direktorat PDLKWS KLHK serta tenaga ahli Kementerian PPN/Bappenas. 

Poin-poin yang disampaikan pada rapat tersebut yaitu, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa berdasarkan hasil analisis KLHS RPJPD/RPJMD saat ini masih belum mendalam dan komprehensif.

Beberapa kendala dan keterbatasan dokumen KLHS daerah di antaranya: analisis dalam KLHS RPJPD/RPJMD hanya menitikberatkan pada pelaksanaan TPB/SDGs; analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar perumusan strategis daerah masih bersifat statis; terdapat missing link antara hasil KLHS dan Muatan RPJMD; serta keterbatasan SDM dan ketersediaan data dan informasi sebagai evidence based kondisi dan proyeksi DDDT.

Sementara itu, dalam rangka penguatan dokumen KLHS RPJPD/RPJMD, KemenPPN/Bappenas mengusulkan adanya pengayaan muatan KLHS RPJPD/RPJMD di antaranya: penambahan muatan proyeksi DDDTLH dalam struktur kajian enam muatan KLHS; pemanfaatan system dynamics untuk proyeksi DDDTLH dan analisis KRP terhadap sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan; eksplorasi penjaringan isu-isu strategis daerah dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah pusat hingga non pemerintah; dan pelaksanaan data mapping atau inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan data dalam perumusan dokumen KLHS.

Sebagai upaya dukungan dalam penguatan dokumen KLHS RPJPD/RPJMD terdapat pembagian peran kementerian/lembaga terkait yang diusulkan yaitu: Kementerian PPN/Bappenas melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) metode system dynamic dan system thinking dalam penyusunan KLHS, penyediaan instrument system dynamic dan system thinking serta integrasi isu-isu KLHS RPJMN dengan KLHS RPJMD.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan analisis dan proyeksi DDDT LH Provinsi dan kabupaten/kota serta analisis dan proyeksi kinerja jasa ekosistem provinsi dan kabupaten/kota.

Kementerian Dalam Negeri memberi arahan kepada pemerintah daerah melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pengayaan konten KLHS. 

Atas usulan Kementerian PPN/Bappenas tersebut, Plh Direktur SUPD I menyampaikan bahwa pada prinsipnya penguatan dan pengayaan muatan KLHS RPJMD melalui penerbitan surat edaran dapat dilakukan, namun perlu diperhatikan timeline penyusunan KLHS RPJMD yang sudah tidak lama lagi harus dimanfaatkan ke dalam dokumen RPJMD. Selain itu, substansi dan kedalaman pengayaan muatan KLHS perlu dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Analis Kebijakan Ahli Muda Subdit PMIPD menyampaikan bahwa dalam SIPD telah terdapat ruang untuk penginputan dokumen serta data-data KLHS yaitu DDDTLH dan capaian indikator TPB yang telah berdasarkan Perpres 111/2022, namun masih perlu didukung untuk satuan serta baseline data. Adanya data-data dari hasil pengayaan muatan nantinya dapat diintegrasikan kembali di SIPD sesuai dengan kebutuhan. 

Tindak lanjut rapat tersebut yaitu, pada prinsipnya peserta rapat sepakat untuk dilakukan penguatan muatan KLHS RPJMD dengan memerhatikan timeline penyusunan KLHS RPJMD; penyampaian penguatan muatan mengarah kepada penyusunan panduan teknis pengayaan muatan KLHS yang disampaikan melalui surat edaran ke daerah; dan akan dibentuk tim dari Kementerian PPN/Bappenas, KLHK dan Kemendagri untuk merumuskan konsep penguatan muatan KLHS RPJMD.