Kemendagri Dorong Ketahanan Pangan di Tingkat Pemerintahan Daerah

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka pertemuan sinkronisasi pembangunan ketahanan pangan dan infrastruktur pertanian berkelanjutan advokasi Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) pada Senin, (18/11/2019) di Hotel Bidakara Jakarta.

Pada kesempatan itu, Hudori mengatakan hingga tahun 2018 menurut data BPS, terdapat sebanyak 35,7 juta penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian. “Artinya, hingga sejauh ini pertanian tetap menjadi lapangan kerja utama rakyat Indonesia,” kata Hudori.

Dalam kurun lima tahun terakhir, imbuh Hudori, indeks ketahanan pangan Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 46,5 pada 2014 menjadi 54,8 pada 2018. Peringkat Indonesia juga mengalami peningkatan dari peringkat 72 pada 2014 menjadi peringkat 65 pada 2018. Data dari The Economist Intelligence Unit tersebut menunjukkan peningkatan kinerja pemerintahan dalam pengelolaan ketahanan pangan dalam lima tahun terakhir kian membaik.

Akan tetapi, Hudori mengingatkan Indonesia tidak boleh berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Faktanya, di tingkat regional Asean, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Hudori juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan beberapa waktu lalu agar Indonesia harus lebih cepat dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain, terutama dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan ada dua tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam hal ketahanan pangan. Pertama, Indonesia masih mengalami kerentanan pangan, terutama di 88 daerah yang sebagian besarnya berada di kawasan timur Indonesia. Daerah-daerah rentan pangan tersebut memiliki angka penduduk miskin yang juga tinggi dan tingkat kecukupan gizi yang rendah seperti data yang dilansir Kementan pada 2018 yang menunjukkan masih tingginya prevalensi stunting. Untuk itu, penguatan ketahanan pangan merupakan salah satu strategi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan prevalensi stunting.

Kedua, kontribusi sektor tanaman pangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami fluktuasi yang cukup serius. “Dari tahun 2015 hingga 2018 terdapat peningkatan kontribusi yang cukup signifikan, puncaknya pada 2018 yang mencapai 82,57. Namun, pada tahun ini kontribusi sektor tanaman pangan jatuh ke angka 78,6. Hampir sama dengan kontribusi pada 2015 berdasarkan data yang dilansir BPS. Penurunan kontribusi tanaman pangan ini perlu dihadapi dengan serius lantaran mengindikasikan penurunan performa pembangunan di bidang pertanian,” jelas Hudori.

Menyoal ketahanan pangan, Hudori mengatakan dalam lima tahun ke dapan, ketahanan pangan akan tetap akan menjadi prioritas pemerintah. “Seperti yang kita ketahui bersama, terdapat lima fokus pembangunan hingga tahun 2024, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi,” ungkap Hudori.

Hudori juga mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah yang berbasis hasil melalui kerja yang sinergi dan tersinkronisasi. Kemendagri akan melakukan pengawalan pada setiap tahapan pelaksanaan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga evaluasi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 374 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebut bahwa Kemendagri melakukan pembinaan yang bersifat umum di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Melalui pertemuan hari ini, Hudori berharap dapat menjadi salah satu tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Indonesia. “Mari kita bekerja bersama-sama secara sinergis sehingga mandat rakyat yang diberikan kepada kita dapat berbuah pada kesejahteraan rakyat,” pungkas Hudori. [Mahfud Achyar]