Kemendagri Dorong Pencapaian Target Pembangunan Nasional

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA  Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka pertemuan Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (Kortek Lakdalev) Tahun 2019 pada Rabu, (20/11/2019) di Hotel Le Grandeur, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Hudori menyampaikan bahwa, “Muara dari Kortek lakdalev Tahun 2019 ini adalah pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Tahun 2020, yang akan membahas lebih lanjut rekomendasi pencapaian target pembangunan nasional dan isu-isu strategis yang dihasilkan sebagai upaya menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2021”.

 

Pada Tahun 2018 terdapat banyak peningkatan dari berbagai sektor, seperti angka kemiskinan mengalami penurunan dari 10,12% menjadi 9,66%. Pertumbuhan ekonomi juga tercatat mengalami peningkatan semenjak tahun 2015 hingga tahun 2018. Tahun 2018 didominasi oleh provinsi Pulau Jawa sebesar 58,48% dan diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,58%.

 

Dari pencapaian daerah terhadap target yang telah ditetapkan RPJMN Tahun 2015-2019 sejumlah 34 provinsi, 76% Provinsi mencapai target pertumbuhan ekonomi, 59% Provinsi mencapai target pengurangan pengangguran, dan 79% provinsi menekan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka juga tercatat mengalami penurunan dari 5,70% menjadi 5,34%. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan manusia mengalami kemajuan yang mencapai 71,39. Angka ini tumbuh sebesar 0,82% dibandingkan Tahun 2017.

 

Pada kesempatan itu, Hudori menekankan beberapa hal sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam rangka turut mendukung percepatan tercapainya target pembangunan nasional diantaranya seperti mengoptimalkan dukungan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, melakukan pendataan penerima manfaat dan lokus kegiatan pembangunan yang aktual dan faktual, koordinasi yang lebih intens antara pusat dan daerah, mengoptimalkan penggunaan potensi unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kapasitas aparatur dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk menjamin terselenggaranya program dan kegiatan pembangunan.

 

Hudori juga mengatakan bahwa salah satu upaya mewujudkan perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berkualitas, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Oleh karena itu, daerah secara tertib dan tepat waktu diharapkan untuk segera menerapkan aplikasi SIPD sebagai platform dalam menyampaikan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah berbasis elektronik

 

Di akhir sambutannya, Hudori berharap melalui rapat Kortek Lakdalev ini dapat dijadikan masukan dalam perencanaan pembangunan Tahun 2021, sehingga target-target pembangunan nasional yang akan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat terimplementasi mulai dari tingkat Nasional hingga Desa yang merupakan dari esensi dari hubungan Pusat dan Daerah yang TEGAK LURUS sebagaimana yang pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan [Rahmi Izzati].