Mulai Tahun 2021, Pemerintah Daerah Lanjutkan Program Pamsimas dari Pemerintah Pusat

Dipublikasikan oleh : MA

YOGYAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka secara resmi workshop dukungan eksekutif dan legislatif dalam rangka peningkatan komitmen daerah untuk keberlanjutan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Tahun 2019 pada Selasa, (26/11/2019) di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta.

Pada kesempatan itu, Hudori mengatakan komitmen Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, di mana akses air minum dan sanitasi menjadi salah satu indikator dan ditargetkan pada 2030 harus sudah bisa mencapai 100%.

“Berdasarkan data Susenas, pada 2018 akses air minum layak baru mencapai 87,75%. Itu artinya, masih terdapat gap sebesaar 12,25% untuk mencapai target 100%. Sedangkan untuk akses sanitasi layak baru mencapai 74,58% atau masih ada kekurangan sebesar 25,42%. Sementara itu, berdasarkan data 2017, alokasi APBD untuk sektor air minum rata-rata hanya sekitar 0,26% dari total anggaran APBD,” jelas Hudori.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nitta Rosalin mengatakan pelaksanaan kegiataan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas I) secara efektif dimulai pada 2008 dan dilanjutkan dengan Program Pamsimas II yang berakhir pada 2016. Sedangkan Pamsimas III dimulai pada 2007 dan akan berakhir pada 2020.

Menurut Nitta, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, Program Pamsimas dinilai telah memberikan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Namun, Program Pamsimas III akan berakhir pada 2020. Untuk itu, Nitta berharap komitmen eksekutif maupun legislatif dalam sisi perencanaan dan penganggaran AMPL berbasis masyarakat, baik pada RKPD maupun ABPD dalam rangka mengawal keberlanjutan pendekatan pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dengan tetap menjadikan air minum dan sanitasi sebagai prioritas di daerah yang konsisten antara perencanaan maupun penganggaran.

“Peran aktif bupati dan DPRD untuk menyediakan kebijakan pendukung yang memungkinkan sinkronisasi program dari berbagai sumber pendanaan. Mulai tahun 2021, pemerintah daerah diharapkan untuk bertanggungjawab dalam  kewenangan pengelolaan air minum sanitasi berbasis masyarakat. Pemda atau Pokja AMPL diharapkan dapat melanjutkan pendekatan Program Pamsimas, terutama untuk kabupaten yang masih banyak gap akses di wilayah perdesaan,” kata Nitta. [Mahfud Achyar]