Kemendagri Ingatkan Pentingnya Partisipasi Publik dalam Perumusan RPJPD

Tanggal Publikasi Jun 14, 2024
268 Kali

TANJUNG SELOR  - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menghadiri secara daring Musrenbang RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-20245, Senin (10/6/2024). 

Pada kesempatan itu, Restuardy mengatakan Musrenbang memiliki arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan, terutama dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan jangka panjang. 

“Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memberi masukan penguatan permasalahan dan sekaligus strategi penyelesaian masalahnya, yang mana akan ditindaklanjuti melalui penajaman, penyelarasan, klarifikasi,  serta kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok,” terang Restuardy. 

Lebih lanjut, Restuardy mengatakan dalam penyusunan Rancangan RPJPD, perlu adanya partisipasi publik dalam perumusan RPJPD, keterlibatan pendanaan pembangunan non pemerintah, serta sinkronisasi dan konsistensi dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan sampai tahunan, yang kemudian secara konvergensi melibatkan semua urusan pemerintahan dalam mewujudkan momentum negara maju. Perlunya sinergi antarpemerintahan dan strategi dalam mewujudkan pencapaian sasaran visi tahun 2045.

Selain itu, Restuardy meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara agar memperhatikan tahapan penyusunan RPJPD, sehingga penepatan paling lambat minggu pertama Agustus 2024 dapat terlaksana sebagaimana amanat pada Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

“Penyusunan RPJPD juga perlu memperhatikan pengembangan wilayah Kalimantan, yang mana arah pembangunan Kalimantan adalah Superhub Ekonomi Kalimantan, melalui kebijakan umum kewilayahan yakni tata ruang dan pertanahan, perdesaan dan daerah afirmatif, ketenagalistrikan, sarana dan prasarana dasar, urbanisasi dan perkotaan, konektivitas, teknologi, informasi dan komunikasi, serta desentralisasi,” imbuh Restuardy.

Sebagai penutup, Restuardy mengatakan Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders; mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah; kolaborasi berbagai pihak termasuk non pemerintahan (Pentahelix); serta memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional.