Permudah Investasi di Daerah, Pemerintah Luncurkan RDTR OSS

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo membuka Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Percepatan Penetapan Peraturan Daerah Rancangan Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk Mendukung Online Single Submission (RDTR OSS) di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu, (12/2/2020).

Pada kesempatan itu, Hadi mengatakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dicapai pada 2024 sebesar 6,5% dengan baseline pertumbuhan ekonomi pada 2020 sebesar kurang lebih 5,3% sehingga target investasi pada 2020 hingga 2024 yang dibutuhkan sebesar 35 ribu triliun rupiah. 

“Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 16,9% hingga 18,9% dan sisanya sebesar 81,1% hingga 83,1% direncanakan akan dipenuhi oleh masyarakat dan swasta,” kata Hadi. 

Lebih lanjut, Hadi menambahkan guna pemenuhan kebutuhan investasi, pemerintah telah mengantisipasi dengan memberikan kemudahan dalam proses perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission untuk mempermudah investasi di daerah melalui penyederhanaan pemberian izin pemanfaatan ruang. 

Akan tetapi, kata Hadi, penyederhanaan pemberian izin pemanfaat ruang perlu didukung dengan ketersediaan RDTR OSS. Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada pertengahan 2018 telah mengusulkan 159 kabupaten/kota yang menjadi wilayah prioritas penyusunan RDTR dalam rangka OSS. 

“Pada 2019 telah diprioritaskan sebanyak 57 kabupaten/kota dengan nilai investasi potensial untuk didorong percepatan penetapan Perda RDTR OSS melalui bantuan teknis dari pemerintah pusat yang selanjutnya untuk dilakukan proses penetapan Perda RDTR OSS oleh bupati dan walikota bersama DPRD kabupaten/kota,” imbuh Hadi. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mengatakan perlu adanya dokumen legal sebagai payung hukum yang menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi yaitu RDTR kabupaten/kota dalam bentuk digital atau RDTR OSS.

Untuk itu, Hudori menghimbau agar bupati dan walikota segera mengagendakan Program Pembentukan RDTR sebagai prioritas yang segera ditetapkan dan bersama DPRD kabupaten/kota untuk memproses materi teknis yang sudah ada sebagai landasan dalam penetapan RDTR. 

“Melalui pertemuan hari ini diharapkan pemerintah pusat dan daerah untuk dapat bersama-sama menyelesaikan penetapan Perda RDTR OSS sesuai quick wins yang telah ditetapkan,” kata Hudori.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada berbagai kesempatan menekankan perlunya mendorong kemudahan investasi. Secara khusus, Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian terhadap hal-hal berkaitan dengan rencana tata ruang yaitu memperketat dan mematuhi fungsi lahan atau zona yang telah ditetapkan dalam Perda RDTR. 

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menegaskan bahwa pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. [Mahfud Achyar]