Pemerintah Dorong Pemulihan Lingkungan Bekas Pertambangan

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori menghadiri breakfast meeting guna membahas reklamasi lahan bekas pertambangan di kediaman Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin, (17/2/2020).

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 23 Juli 2019 di Kantor Wakil Presiden yang dipimpin oleh Wakil Presiden serta dihadiri oleh Menteri ESDM, Menteri KLHK, Menteri PUPR dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri yang dilatarbelakangi oleh kejadian banjir besar di kota Samarinda dan kabupaten Konawe yang diindikasikan salah satu penyebabnya lantaran banyaknya aktivitas pertambangan.

Kementerian KLHK menyebut 8.683 usaha pertambangan yang tidak mempunyai izin dan masih banyak pemegang izin yang tidak mematuhi ketentuan kewajiban pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan pertemuan di Kantor Kementerian LHK pada 2 Agustus 2019 yang dipimpin oleh Menteri LHK serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan provinsi Sumatera Selatan, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, serta pejabat eselon 1 Kementerian LHK.

Hasil pertemuan itu menyebut pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pemulihan lingkungan dari aktivitas pertambangan, baik dari sisi regulasi maupun sisi manajemen. Pemerintah pusat akan mendorong pemulihan lingkungan dengan adanya Instruksi Presiden yang akan disusun Kementerian LHK yang diarahkan adanya pembagian peran dalam pemulihan lingkungan dan aktivitas pertambangan. Khusus untuk Kemendagri, akan dilakukan pembinaan kepada pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan yang telah ditertibkan, khususnya berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan. Pemerintah kabupaten/kota dapat mengawasi dampak pelaksanaan kegiatan pertambangan pada daerah sebagai masukan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” kata Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan reklamasi dan pasca tambang merupakan objek pengawasan dari Inspektur Tambang yang dalam pelaksanaannya selama ini belum optimal lantaran biaya operasionalnya dibebankan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk itu, Kemendagri mengamanatkan dalam Permendagri berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Permendagri berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada pemerintah provinsi sejak 2017 hingga 2020 agar mengoptimalkan anggaran operasional untuk Inspektur Tambang di daerahnya. Kemendagri juga mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 670/2788/Bangda Tanggal 7 Juni 2018 Hal Optimalisasi Penetapan Penganggaran Operasional Inspektur Tambang di Daerah.

Tidak hanya itu, Mendagri juga menyebut dari aspek data dan informasi pertambangan, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 660/6390/Bangda Tanggal 26 November 2019 Hal Penetapan Pejabat yang Ditunjuk dalam Pengawasan Pelaksanaan Tata Kelola Pengusahaan Pertambangan dan Tata Kelola Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pemurnian.

Sementara untuk aspek penataan ruang daerah, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah. “Untuk penyelesaian kegiatan pertambangan tidak berizin yang secara mendasar merupakan kewenangan dari penegak hukum, Kemendagri dilibatkan oleh Kementerian Polhukam dalam aspek kebijakan penyelenggaraan pertambangan di daerah,” imbuh Mendagri.

Mendagri mengusulkan perlunya koordinasi antara pengawasan umum yang menjadi kompetensi Kemendagri dan pengawasan teknis yang menjadi kompetensi Kementerian ESDM dan Kementerian LHK untuk secara bersama melakukan pengawasan terhadap implementasi dari pelaksanaan ketentuan pertambangan oleh pemerintah daerah, termasuk kewajiban reklamasi dan pasca tambang. [Mahfud Achyar].