Pemerintah dan DPR RI Rapat Kerja Gabungan Bahas BPJS

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Dirjen Bina Pembangunan Daerah  Kemendagri Muhammad Hudori, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Eduard Sigalingging pada Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) pemerintah dan DPR RI dengan agenda penyusaian iuran BPJS, progres data cleansing KIS JKN, dan peran Pemda dalam Program JKN di Ruang Rapat KK Gedung Nusantara Lantai 1 DPR RI, Selasa, (18/2/2020).

Rapat pimpin Wakil Ketua DPR RI serta dihadiri Ketua DPR RI dan Anggota lintas komisi yaitu Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI. Sementara perwakilan pemerintah yang hadir yaitu Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan,  Kemenko Bidang PMK, Menteri Sosial, Dirut BPJS Kesehatan, Kepala BPKP, Kepala DJSN, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Rapat tersebut penting digelar gunan membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III. Selain itu, rapat juga membahas permasalahan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan membahas peran serta pemerintah daerah dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sebelumnya, pada awal 2020 pemerintah sepakat menaikan iuran seluruh golongan peserta BPJS yang tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.

Seperti yang dilansir Kompas.com, Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik dari 23.000 menjadi 42.000 per juwa per bulan. Besaran iuran ini juga berlaku bagi peserta yang didaftarakan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.

Sementara, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri untuk kelas 3 naik dari Rp 25.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulan. Kemudian kelas 2 naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa per bulan dan kelas 1 naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan.