Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sosialisasikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri  Muhammad Hudori membuka kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Rabu, (19/2/2020).

Pada kesempatan itu, Hudori mengatakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan salah satu implementasi teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dasar pemikiran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berangkat dari perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional,” kata Hudori.

Lebih lanjut, Hudori menjelaskan klasifikasi dan nomenklatur urusan pemerintahan yang termuat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menentukan program dan kegiatan. Sementara subkegiatan merupakan wujud pelaksanaan urusan di daerah.

“Dasar penentuan program adalah suburusan pemerintahan dalam lampiran matrik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana kewenangan antarsusunan pemerintahan dijadikan dasar pelaksanaan, sedangkan suburusan merupakan layanan yang dilaksanakan daerah untuk mewujudkan empat kewenangannya. Perwujudan ini merupakan bentuk transformasi pemerintahan ke dalam aktivitas konkret pembangunan daerah. Transformasi urusan pemerintahan ke dalam nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan di sisi lain memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya,” imbuh Hudori. 

Hudori menilai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melakukan rencana kerja pemerintah daerah.

“Bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, penetapan program dan kegaitan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,” jelas Hudori. [Mahfud Achyar]