Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Penyusunan Perda tentang RPIP dan RPIK

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori membuka rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka percepatan penyusunan percepatan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota tahun 2020 di Pomelotel Hotel Jakarta, Selasa, (25/2/2020).

Pada sambutannya, Hudori mengatakan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam melaksanakan pembangunan industri di daerah dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. “Untuk itu,  diperlukan komitmen pemerintah daerah dan dukungan seluruh stakeholder terkait serta koordinasi yang baik di tingkat pusat dan daerah,” kata Hudori.

Berkaitan dengan penetapan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri, Hudori menilai perlu dilakukan tahapan evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang RPIP yang dalam hal ini dilakukan oleh Diten Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPIK yang dalam hal ini dilaksanakan oleh gubernur melalui Biro Hukum Setda Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancanagan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Guna mendorong percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPIP dan RPIK, Hudori menyebut Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain: 1) asistensi dan supervisi melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah pada 2018 dan 2019; 2) penyampaian surat kepada Pemeritah Daerah Provinsi dengan nomor surat 188.34/2099/Bangda tanggal 25 April 2018 perihal Percepatan Penyusunan Perda tentang RPIP; dan 3) penyampaian kembali surat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dengan nomor surat 188.34/3604/Bangda tanggal 1 Agustus 2019 perihal Percepatan Penyusunan Perda tentang RPIP.

“Kita menyadari bersama bahwa dalam tahapan penyusunan Perda berkaitan dengan RPIP dan RPIK, banyak ditemukan berbagai persoalan dan hambatan seperti belum teralokasinya anggaran yang tercantum melalui APBD dari sebagian provinsi, maupun kabupaten/kota, persoalan Perda Tata Ruang Daerah, sumber daya manusia, serta berbagai persoalan teknis lainnya,” ungkap Hudori.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah sudah melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi di 18 provinsi yaitu Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Hudori berharap melalui forum koordinasi pusat dan daerah dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap permasalahan yang menjadi hambatan. “Jika hambatan yang terjadi pada tataran pemerintah pusat, Ditjen Bina Pembangunan Daerah akan melakukan koordinasi kembali dengan Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya. Namun jika masalah dan hambatan itu masih berada pada lingkaran pemerintah daerah, maka diharapkan dapat segera diatasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah,” imbuh Hudori.

Selain itu, Hudori juga berharap Pemerintah Daerah dapat mendiskusikan berkaitan dengan langkah nyata percepatan penyelesaian proses penyusunan Rancangan Perda RPIP maupun Rancangan Perda RPIK yang selanjutnya menjadi produk hukum bagi daera dalam melaksanakan perencanaan pembangunan industri di daerah. [Mahfud Achyar]