Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gelar Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan 2020

Dipublikasikan oleh : MA

SURABAYA - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri akan menggelar Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) 2020 yang dibagi menjadi dua regional, yaitu regional 1 dan regional 2.

Regional 1 akan dilaksanakan pada 2 hingga 6 Maret 2020 di Shangri-La Hotel Surabaya yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya.

Sementara perwakilan pemerintah daerah dihadiri oleh provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Untuk regional 2 akan dilaksanakan pada 9 hingga 13 Maret 2020 di Grand Aquila Bandung yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya.

Sementara perwakilan pemerintah daerah dihadiri oleh provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mengatakan koordinasi teknis merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencapai target pembangunan nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Melalui Kortekrenbang, diharapkan terbangun sinkronisasi rencana program dan kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional,” kata Hudori.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan pembahasan dalam Kortekrenbang meliputi substansi seperti pembahasan komitmen daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional berdasarkan urusan pemerintahan; pembahasan komitmen daerah dalam pelaksanaan prioritas nasional dan pencapaian target pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024; pembahasan dukungan daerah terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan major project; serta pembahasan usulan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga di daerah.

Peran Kementerian Dalam Negeri pada Kortekrenbang nanti yaitu menyampaikan evaluasi capaian pembangunan daerah per urusan serta memberikan dorongan kepada daerah untuk melakukan penyelarasan pembangunan dalam upaya pencapaian target pembangunan nasional. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga mengkoordinasikan dukungan daerah terhadap target pembangunan nasional dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan major project sesuai dengan pembagian urusan.

Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RKP, serta indikasi sebaran lokasi pelaksanaan major project; mengkoordinasikan keterpaduan program dan kegiatan seluruh kementerian/lembaga dalam mengatasi permasalahan dan mengembangan potensi daerah; serta mengkoordinasikan kementerian/lembaga dalam menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terhadap kegiatan yang menjadi kewenangannya.

“Selanjutnya, hasil Kortekrenbang akan menjadi bahan dalam penyelenggaraan Musrenbang provinsi dan Musrenbang nasional,” imbuh Hudori.

Bagi pemerintah pusat, hasil Kortekrenbang akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan program, kegiatan, proyek kementerian/lembaga dan target Rencana Kerja Pemerintah (RKP); penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) kementerian/lembaga); serta menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbang Nasional.

Sementera bagi pemerintah daerah, hasil Kortekrenbang akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan anggaran daerah pendukung pelaksanaan prioritas nasional dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Pemerintah Daerah serta menjadi dasar pembahasan dalam Kortekrenbang provinsi dan Musrenbang provinsi. [Mahfud Achyar]