Sumatera Selatan, Provinsi ke-26 yang Telah Melaksanakan Evaluasi Raperda RZWP-3-K

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori memimpin rapat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Sumatera Selatan di The Acacia Hotel Jakarta, Kamis, (27/2/2020).

Pada kesempatan itu, Hudori menyampaikan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebut bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari air pasang tertinggi ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di lautan; serta ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Berkaitan dengan pengaturan tata ruang, pemerintah daerah provinsi mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. “Sebelum melaksanakan pengaturan perizinan maupun pengelolaan serta kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam di laut, maka perlu terlebih dahulu mengatur dan menyusun rencana tata ruang laut dalam bentuk RZWP-3-K yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” jelas Hudori.

Selanjutnya, untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi Raperda Rencana Tata Ruang Daerah yang di dalamnya termasuk RZWP-3-K untuk mengkaji dan menilai RZWP-3-K agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

“Perlu menjadi perhatian bagi provinsi yang belum menetapkan dan mengundangkan Perda tentang RZWP-3-K mengingat data untuk izin lokasi dan izin pengelolaan perairan bersumberkan pada dokumen RZWP-3-K sebagaimana yang telah diundangkan melalui Perda,” imbuh Hudori.

Sejauh ini, 25 provinsi sudah melakukan penetapan Perda hingga periode Februari 2020. Provinsi-provinsi yang dimaksud antara lain: Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Maluku, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Jambi, Papua Barat, dan Aceh. Untuk provinsi Aceh masih dilakukan proses perbaikan pasca evaluasi.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi ke-26 yang melaksanakan evaluasi Raperda RZWP-3-K untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan dan pengundangan dalam bentuk Perda tentang RZWP-3-K Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2040, yang diawali dengan perbaikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang RZWP-3-K Sumatera Selatan Tahun 2020-2040, dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Nomor Register,” pungkas Hudori. [Mahfud Achyar]