Rakortekrenbang Regional I Digelar di Surabaya

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

SURABAYA, JAWA TIMUR – Rapat Koordinasi Rencana Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2020 regional I digelar di Shangri-La Hotel Surabaya, Senin, (2/3/2020) hingga Jumat, (6/3/2020).

Rakortekrenbang regional I dihadiri oleh perwakilan kemenPPN/Bappenas, kementerian/lembaga, dan 18 Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Acara ini secara resmi akan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu, (4/3/2020). Selain Mendagri, pembukaan Rakortekrenbang direncanakan akan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa yang membawakan keynote speech yang mengangkat tema “Pokok-Pokok Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021”.

Sebelumnya, Senin, (2/3/2020) telah dilakukan diskusi panel yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan kewilayahan Oktorialdi, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kemenkeu Rukijo, dan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Samsul Widodo, dan KPBU Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Bappenas.

Pada kesempatan itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan Rakortekrenbang tahun 2020 merupakan kolaborasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Pembagian peran antara Kemendagri dan KemenPPN/Bappenas dalam penyelenggaraan Rakortekrenbang ini sangat jelas. Kemendagri memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah termasuk pembinaan terhadap perencanaan pembangunan daerah. Sementara KemenPPN/Bappenas memiliki fungsi dalam mengawal perencanaan nasional,” jelas Hudori.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan kolaborasi kedua institusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu keselarasan dalam perencanaan pusat dan daerah sehingga terwujud percepatan pembangunan yang berfokus pada pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional serta daerah yang berkualitas dan bersinergi.

“Tahun ini terdapat desk sinkronisasi pembangunan dengan pendekatan kewilayahan sebagai bentuk pendampingan dan fasilitas kepada daerah serta melihat keterpaduan program dan kegiatan seluruh kementerian/lembaga dalam mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi daerah,” imbuh Hudori. [Mahfud Achyar]