Pemerintah Daerah Diimbau Tidak Ragu Lakukan Revisi Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun 2020

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melakukan video conference dengan Bappeda seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaan koordinasi dokumen perencanaan daerah tahun 2020 dan tahun 2021 pada Selasa, (7/4/2018) di Ruang Oproom Gedung B Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri.

Video conference tersebut diikuti oleh Bappeda seluruh Indonesia yang dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada pukul 08.00 hingga 10.00 WIB yang diikuti oleh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Bali.

Untuk sesi kedua dilaksanakan pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB yang diikuti oleh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Sementara sesi ketiga dilaksanakan pada pukul 13.00 hingga 15.00 WIB yang diikuti oleh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Jawa dan Sumatera.

Di hadapan Bappeda se-Indonesia, Plt Sekretraris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet terbatas penanganan penyebaran pandemik COVID-19 pada 2 April 2020 lalu khususnya berkaitan dengan koordinasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Hudori, pandemik COVID-19 merupakan salah satu kondisi force majure yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh stakeholder, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda).

“Pemda diminta untuk tidak ragu segera melakukan revisi Perkada tentang penjabaran APBD tahun 2020 tanpa harus terlebih dahulu melakukan revisi RKPD tahun 2020 dan revisi APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020,” kata Hudori.

Lebih lanjut, Hudori mengatakan perubahan penjabaran APBD sangat memungkinkan terjadinya hambatan dalam pencapaian output kegiatan. Namun demikian, kata Hudori, diharapkan Pemda untuk tetap memperhatikan pencapaian outcome dari program-program yang ada.

“Penambahan, pengurangan, dan perubahan program atau kegiatan dalam RKPD 2020 dapat dilaksanakan tanpa didahului perubahan RPJMD dan Renstra,” imbuh Hudori.

Sementara itu, kesenjangan antara dokumen perencanaan RKPD tahun 2020 dengan substansi Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 akan diakumulasikan dalam perubahan RKPD tahun 2020 yang dilakukan setelah evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2020 triwulan kedua pada akhir Juni 2020.

“Fasilitasi terhadap perubahan RKPD dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada salah satunya dilakukan dengan mekanisme teleconference atau online meeting,” kata Hudori. [Mahfud Achyar]