Kementerian Dalam Negeri Hadiri Rapat RUU Minerba di DPR RI

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Nyoto Suwignyo, dan Karo Hukum Kemendagri Raden Gani Muhamad menghadiri  Rapat Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senin, (11/5/2020).]

Rapat tersebut dihadiri secara langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Ketua Panja Komisi VII RUU Minerba, 24 Anggota Komisi VII dari 9 fraksi, Menteri ESDM, perwakilan Kemenkeu, Kemen Perindustrian dan KemenkumHAM. Selain itu, hadir juga secara virtual para anggota Komisi VII dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait.

Kemendagri dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran pertambangan mineral dan batubara, dengan mempertimbangkan posisi Kemendagri sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan surat Sekjen Kementerian ESDM kepada pimpinan Komisi VII DPR RI Nomor 2017/30/SJN.H/2020 tanggal 29 Januari 2020 Hal Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perwakilan dari Kemendagri yang masuk sebagai Tim Panja Pemerintah yaitu Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan Kepala Biro Hukum.

Hal-hal yang dibahas pada rapat tersebut antara lain: pengaturan besaran divestasi saham; kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan konsepsi substansi RUU Cipta Kerja; masa transisi; serta kewajiban nilai tambah dengan pengaturan PP.