Mendagri Tito Karnavian Pimpin Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor Jabodetabekpunjur

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin penandatanganan secara elektronik (e-sign) komitmen bersama dan rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) tahun 2020-2024, Selasa (2/6/2020).

Usai Mendagri menandatangani, dokumen selanjutnya ditandatangani secara bergilir mulai dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Bupati Tangerang, Bupati Bekasi, Plt Bupati Cianjur, Walikota Bogor, Walikota Depok, Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, hingga Walikota Bekasi.

Pada kesempatan itu, Mendagri mengatakan strategi pengembangan sistem prasarana serta penerapan dan pemantapan program pengendalian banjir dan rob di kawasan Jabodetabekpunjur telah diterbitkan Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Presiden Joko Widodo, kata Mendagri, secara khusus menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian terkait pada pertemuan rapat terbatas Kabinet Paripurna pada Senin (6/1/2020) agar seluruh kepala daerah dan semuanya waspada dan siap siaga dalam menghadapi bencana, terutaman bencana yang ekstrem.

“Instruksi presiden tersebut tentunya harus segera kita tindaklanjuti agar pencegahan dan penanggulangan banjir dan longsor pada masa mendatang dapat lebih baik dan optimal,” kata Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan rencana aksi penanggulangan banjir dan longsor kawasan Jabodetabkpunjur tahun 2020-2024 secara konseptual dikelompokkan dalam empat strategi yakni  koordinasi dan sinkronisasi, mencegah dan mengurangi risiko, mengendalikan dan melindungi, serta meningkatkan kesiapsiagaan.

Selain itu, rencana aksi tersebut disusun dengan mengacu rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 melalui pendekatan tujuh quick wins yaitu regulasi dan kelembagaan, penataan ruang dan bangunan, pengurangan bahaya, pembangunan infrastruktur, pengendalian penurunan tanah, penguatan manajemen krisis, serta peringatan dini banjir.

“Saya mengajak kita semua untuk mewujudkan komitmen bersama dan melaksanakan rencana aksi melalui penandatanganan secara elektronik (e-sign).  Momentum penandatanganan dokumen ini menjadi dasar bagi kita semua untuk menanggulangi banjir dan longsor secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan,” imbuh Mendagri.

Mendagri berharap melalui perwujudan komitmen bersama dan pelaksanaan rencana aksi terpadu dari hulu, tengah, dan hilir, maka peristiwa banjir dan longsor pada masa mendatang dapat ditekan sekecil mungkin serta resiko daya rusak dan kerugiannya dapat dikendalikan secara minimalis tanpa ada korban jiwa. [Mahfud Achyar]