Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Terbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemda Kabupaten/Kota

Dipublikasikan oleh : Agni Prameswara

JAKARTA – Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 360.1/KMK.07/2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada Selasa (28/7/2020).

SKB tersebut diterbitkan dengan harapan kualitas pemutakhiran data kian baik dan program penanganan kemiskinan kian tepat sasaran.  Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini termuat pada pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang pada intinya mengamanatkan pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Berkaitan dengan pelaksanaan SKB dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan Permensos Pengelolaan Data dan memfasilitasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk pemadanan DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan. (Sumber: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ dan https://www.kemsos.go.id/).

Berikut lampiran Surat Keputusan Bersama yang dimaksud.