Kemendagri Kerja Sama dengan KemenPUPR, KemenPPN/Bappenas, dan Bank Dunia untuk Program PS-LGCB (Policy Strengthening and Local Government’s Capacity Building)

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni meminta pemerintah daerah mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, termasuk di dalamnya infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, yang menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib dasar dan mempunyai target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Hal tersebut ia sampaikan pada workshop pembahasan petunjuk teknis penguatan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Policy Strengthening and Local Government’s Capacity Building/PS-LGCB), Rabu (26/8/2020) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan Jakarta.

Pada kesempatan itu, Hari Nur Cahya Murni juga mengingatkan tentang Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan target dan indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman selama lima tahun ke depan.

Ada sembilan indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman seperti yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, antara lain: 1) jumlah huniah baru layak yang terbangun melalui fasilitas pemerintah; 2) jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha; 3) jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota; 4) jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu; 5) jumlah penerbitan Setifikat Hak Milik (SHM/Sertifikat Hak Guna Bangunan (SGHB)/Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS); 6) jumlah berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); 7) jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas; 8) jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan; serta 9) jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan, termasuk PSU kawasan skala besar.

“Dari dua indikator prioritas nasional yang merupakan indikator SPM urusan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni,” jelas Hari Nur Cahya Murni.

Guna mendorong pemerintah daerah dalam pencapaian target dan indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bank Dunia melaksanakan kegiatan penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah atau PS-LGCB (Policy Strengthening and Local Government’s Capacity Building). Program tersebut berada di bawah Program Nasional Perumahan Terjangkau atau NAHB (National Affordable Housing Program).

“Pemerintah daerah yang difasilitasi melalui kegiatan PS-LGCB NAHP saat ini sebanyak 15 daerah yang terdiri dari 3 provinsi (Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan) dan 12 kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi tersebut,” imbuh Hari Nur Cahya Murni.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendan (MBR) di Daerah.

Aturan tersebut, kata Hari Nur Cahya Murni, diterbitkan guna mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi MBR di daerah melalui Program Sejuta Rumah. “Peraturan ini akan mendorong pemerintah daerah memerankan fungsinya dengan kemudahan pelayanan. Hal tersebut dilakkan melalui penghapusan izin, penggabungan beberapa izin, dan kemudahan pemberian waktu izin,” kata Hari Nur Cahya Murni.

Workshop Program Policy Strengthening and Local Government’s Capacity Building/PS-LGCB) yang dilaksanakan di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan Jakarta menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. [Mahfud Achyar]