Kementerian Dalam Negeri Dukung Percepatan Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 024/4833/SJ tentang Percepatan Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan pada rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (9/9/2020).

Rapat yang digelar secara virtual tersebut bertujuan mendapatkan laporan perkembangan dari kementarian/lembaga terkait, berkenaan dengan penyusunan dan penetapan regulasi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk transportasi jalan serta kebijakan-kebijakan yang mendukung percepatan program KLBB.

Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyambut baik SE Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada 27 Agustus 2020 tersebut. Menko Marves menekankan perlu pengawalan terhadap implementasi surat dimaksud, khususnya di provinsi yang berpotensi seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Selanjutnya, sebagai bagian dari agenda percepatan program, sesuai masukan dari Kepala Staf Kepresidenan, akan dipersiapakan Peraturan Presiden berkaitan dengan penggunaan kendaraan listrik untuk dinas kementerian/lembaga.

Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 bertujuan mendukung peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas energi bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pada kesempatan lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Kemendagri merupakan salah satu anggota tim koordinasi untuk mendukung percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan. Selain itu, Kemendagri diamanatkan membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pemberian insentif pembebasan atau pengurangan pajak daerah berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara itu, pemerintah daerah diamanatkan memberikan insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk mempercepat Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mendukung hal penentuan lokasi-lokasi parkir Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan seperti pembebasan ketentuan ganjil genap. [Mahfud Achyar]

Lampiran:

Surat Edaran Nomor 024/4833/SJ tentang Percepatan Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan