Kemendagri Melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah Dorong Pemberian Apresiasi kepada Nakes yang Menjadi Garda Terdepan Penanganan Covid-19

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA — Direktorat  Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama Kemenkes, kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia serta pejabat terkait lainnya di tingkat pusat menggelar rapat koordinasi, Senin (14/9/2020).

Rapat yang digelar secara virtual tersebut membahas percepatan penyaluran Dana BOK Tambahan berupa insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menangani Covid-19 sesuai dengan PMK 35/PMK.7/2020.

Hingga saat ini, penyaluran dana tambahan BOK untuk insentif Nakes (tahap 1) yang telah disalurkan oleh Kemenkeu ke kas daerah per 11 September sebesar Rp 1,42 Triliun, baru terealisasi 21,3 persen. Untuk itu, diperlukan dukungan dan langkah percepatan dari Pemda.

Selama ini, Pemda mengalami beberapa kendala dalam hal penyaluran dana tambahan BOK untuk insentif Nakes. Kendala-kendala tersebut antara lain: membutuhkan waktu dalam penganggaran pagu alokasi dalam APBD 2020 dan sudah dilakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD; lamanya waktu proses verifikasi usulan Nakes yang akan menerima insentif sesuai dengan Juknis Kemenkes oleh Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota; serta belum diterbitkannya proses SPP, SPM-LS Dana Insentif Nakes (sesuai daftar SK penetapan), padahal sesuai aturan Permendagri dapat segera dilakukan paling lambat lima hari (termasuk proses verifikasi) dan proses pencairan melalui SP2D dan transfer ke rekening Nakes paling lambat satu hari.

Rapat tersebut menyepakati bahwa untuk percepatan realisasi, proses verifikasi oleh Dinkes sesuai Juknis Kemenkes perlu relaksasi dilakukan paling lama tiga hari. Selain itu, perlu diberikan penegasan kepada Dinas Kesehatan berkaitan dengan formula penghitungan insentif per bulan bagi Nakes karena banyaknya pertanyaan daerah.

Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, Kemendagri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5120/SJ tentang Percepatan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yg Menangani Covid-19. SE dimaksud diharapkan bs mendorong para Kepala Daerah untuk lebih cepat merealisasikan apresiasi negara kepada para Nakes yg sudah berbulan-bulan berjuang di garda terdepan dlm menangani pasien Covid di daerahnya. [Mahfud Achyar]

Lampiran:

Surat Edaran Nomor 440/5120/SJ tentang Percepatan Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)