Penggunaan Aspal Buton Diharapkan Tingkatkan Perekonomian Daerah

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menghadiri rapat pembahasan upaya peningkatan penggunaan Aspal Buton, Rabu (26/8/2020). Rapat yang dilakukan melalui video conference tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur Kemenko Marves serta dihadiri oleh perwakilan KemenPUPR, Kemenperin, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI).

Berdasarkan data dari ASPABI, total konsumsi dalam negeri Aspal Buton periode 2007-2018, baru sebesar 407.840 ton atau sama dengan 0,06 persen dari cadangan deposit aspal buton. Sementara cadangan aspal yang terdapat di Buton mencapai 667-670 juta ton yang setara dengan penggunaan selama 100 tahun. Percepatan penggunaan Aspal Buton dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di daerah diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Data dari KemenPUPR pada 2019 mencatat panjang jalan di Indonesia mencapai 573.352,23 km yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Panjang jalan tersebut belum diakumulasikan dengan jalan tol dan jalan desa, di mana hasil perkiraan jumlah panjang jalan desa mencapai 740.954 km.

Sementara itu, berkaitan dengan komoditas aspal, KemenESDM merilis data rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) per April 2020 yang mencatat 42 perusahaan dengan komoditas aspal yang memiliki IUP dengan tahap operasi produksi di tiga daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Buton Selatan dengan total luasan 31.164,24 ha yang izinnya diterbitkan oleh gubernur dan bupati.

Upaya peningkatan penggunaan Aspal Buton diharapkan dapat memanfaatkan rencana pembangunan jalan desa yang anggarannya bersumber dari dana desa melalui sistem Padat Karya Tuna Desa (PKTD). Pada Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dijelaskan bahwa dana desa digunakan dengan pola PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola serta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia desa.

Dari aspek kebijakan barang dan jasa di daerah, pada lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 ditegaskan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, pemerintah daerah dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis Aspal Buton, aspal alam dari Pulau Buton.

Sementara untuk para pengembang infrastruktur dan properti di daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan Aspal Buton sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian daerah. [Mahfud Achyar/Sumber Foto: ANTARA FOTO]