Upaya Penurunan Prevalensi Stunting Butuh Keseriusan dan Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni mengatakan stunting merupakan permasalahan krusial dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang perlu ditangani dengan serius.

Hal tersebut ia sampaikan pada acara talkshow Aksi Peduli Dampak Corona (APDC) Dompet Dhuafa yang digelar secara virtual pada Kamis, (17/9/2020).

Lebih jauh, Hari Nur Cahya Murni menjelaskan tingginya angka stunting tidak saja berdampak pada kesehatan, melainkan juga berdampak pada pendapatan dan akses ekonomi. Hal ini lantaran stunting bukan saja gagal tumbuh kembang secara fisik, tetapi didefinisikan sebagai generasi lambat, tidak berdaya saing, dan tidak mumpuni dalam hal kecerdasan. Oleh sebab itu, stunting harus dicegah. Pencegahan stunting sendiri hanya dapat dilakukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan.

hh

“Target dalam RPJM Tahun 2020 hingga 2024, yaitu target nasional penurunan stunting tahun 2020 sebesar 24,1%, 2021 sebesar 21,1%, 2022 sebesar 18,4%, 2023 sebesar 16,4%, dan tahun 2024 sebesar 14%,” ungkap Hari Nur Cahya Murni.

Hari Nur Cahya Murni juga menyampaikan tahun 2019 prevalensi stunting untuk rata-rata nasional sebesar 27,7%. Tingginya prevalensi stunting secara nasional melahirkan strategi nasional penanganan stunting, yaitu Pilar ke-1 komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara; Pilar ke-2 kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas; Pilar ke-3 konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat; Pilar ke-4 mendorong kebijakan nutrisional food security; serta Pilar ke-5 pemantauan dan evaluasi.

“Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting terdapat pada Pilar ke-3, yaitu konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat,” imbuh Hari Nur Cahya Murni.

Dalam melaksanakan Pilar ke-3, Hari Nur Cahya Murni mengatakan Kemendagri bersama Bappenas dan kementerian/lembaga teknis menerapkan pedoman delapan aksi konvergensi sebagai upaya manajerial bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya penurunan stunting secara terintegrasi lintas perangkat daerah serta melibatkan multisektoral lainnya.

“Intervensi penanganan stunting dari dua bentuk intervesi, yaitu intervensi penanganan stunting dari dua bentuk intervensi gizi spesifik yaitu berkaitan dengan sektor kesehatan dan intervensi gizi sensitif yang berkaitan dengan multisektoral seperti Urusan Pendidikan, Sosial, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Pekerjaan Umum (PU), Pertanian Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, dan Pemerintahan Desa,” jelas Hari Nur Cahya Murni.

Kementerian Dalam Negeri, kata Hari Nur Cahya Murni, memberikan capacity building kepada pemerintah provinsi untuk bisa membina dan mengawasi kabupaten/kota dalam melaksanakan delapan aksi konvergensi. Sebagai upaya manajerial penurunan stunting terintegrasi untuk menyasar pemenuhan pelayanan dasar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemerintah daerah melaksanakan delapan aksi konvergensi yang terdiri dari delapan aksi (diagnosis stunting, rencana aksi konvergensi, rembuk stunting, pemberdayaan desa dalam konvergensi aksi stunting, mobilisasi Kader Pembangunan Manusia (KPM), Sistem Manajemen Data Stunting, pengukuran dan publikasi stunting, dan review kinerja tahunan stunting.

Hari Nur Cahya Murni menegaskan keberhasilan upaya penurunan prevalensi stunting membutuhkan keseriusan dan komitmen pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan kerja sama multisektor yang terintegrasi, sehingga generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia sehat dan maju dapat terwujud.

Selain Hari Nur Cahya Murni, narasumber pada acara talkshow Aksi Peduli Dampak Corona (APDC) antara lain: Ketua Dewan Pembina Dompet Dhuafa, Menteri Kesehatan, Gubernur NTT, Gubernur Gorontalo, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Bupati Timor Tengah Selatan, Bupati Magetan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres RI, General Affairs Manager Indonesia Asset PTTEP, dan Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Dompet Dhuafa. [Mahfud Achyar]