Pemerintah Daerah Diminta Perkuat BUMD Air Minum

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni memimpin rapat koordinasi pusat dan daerah guna membahas dukungan daerah terhadap layanan air minum di tengah pandemi COVID-19, Senin (2/11/2020).

Pada rapat yang digelar secara daring tersebut, Hari Nur Cahya Murni menyampaikan data tentang besaran pagu indikatif 34 provinsi pada RKPD Final Provinsi Tahun 2020 menunjukkan adanya komitmen peningkatan akses layanan air minum.

“Untuk indikasi besaran anggaran tahun 2020, akses layanan air minum sebesar 6,13%, air limbah sebesar 2,95%, dan sub urusan pekerjaan umum lainnya sebesar 90,91%. Untuk pengelolaan air minum sebesar 6,31% dari total indikasi anggaran urusan pekerjaan umum, sebagian besarnya berasal dari Dana Alokasi Khusus.” ungkap Hari Nur Cahya Murni.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia pada awal tahun berdampak terhadap pagu air minum daerah. “Secara keseluruhan, terdapat pengurangan pagu DAK air minum sebesar 1,724 triliyun yang berarti penurunan pendapatan daerah dari komponen dana perimbangan. Pengurangan DAK air minum juga memengaruhi pencapaian target nasional sektor air minum tahun 2020,” imbuh Hari Nur Cahya Murni.

Menanggapi hal tersebut, Hari Nur Cahya Murni mengatakan perlu strategi peningkatan layanan air minum yang lebih efisien. Untuk refocusing APBD tahun 2020 yang berimbas pada penundaan target kinerja air minum, maka perlu upaya carry over target tahun 2020 yang tidak tercapai. Selain itu, perlu penguatan BUMD air minum sebagai strategi peningkatan layanan air minum masyarakat.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, terdapat delapan target nasional untuk penguatan BUMD air minum, antara lain: 1) seluruh Pemda memiliki Jakstrada, RISPAM, tarif full cost recovery, dan telah dilegalkan; 2) kinerja BUMD air minum 100% sehat; 3) BUMD air minum memiliki business plan yang mengacu pada target nasional; 4) BUMD air minum memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM); 5) tingkat kebocoran jaringan perpipaan turun dari 33% menjadi 25%; 6) pengembangan Zonasi Air Minum Prima (ZAMP); 7) BUMD air minum menerapkan Smart Grid Water Management; serta 8) Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM).

Salah satu upaya untuk penguatan BUMD air minum yaitu melalui National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang merupakan inisiasi penerapan kerangka NUWAS (National Urban Water Supply) untuk meningkatkan akses air minum perkotaan di wilayah perkotaan dengan prioritas investasi bagi peningkatan akses air minum perpipaan di kota/kabupaten terpilih serta mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dan PDAM dalam menyelenggarakan SPAM.

“Target NUWSP sebanyak 1,2 juta SR akan berkontribusi pada pencapaian target nasional sambungan rumah dengan 30% melalui jaringan perpipaan. Selain itu, NUWSP memberikan kesempatan bagi Pemda untuk mendapatkan penguatan kapasitas dan juga infrastruktur untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang air minum,” jelas Hari Nur Cahya Murni.

Hari Nur Cahya Murni mengingatkan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti target air minum 2020 dalam RKPD dan APBD tahun 2021. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat BUMD air minum melalui subsidi dan penyertaan modal sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. [Mahfud Achyar]