Pemerintah Daerah Berperan Besar dalam Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Plt. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nyoto Suwignyo menjadi salah satu narasumber pada “Multilevel Governance (MLG) Dialogue for Supporting 100% Renewables Cities and Regions Roadmap” yang digelar melalui Zoom Online Platform, Rabu (4/11/2020).

MLG Dialogue merupakan wadah diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah, nasional, dan internasional untuk membahas strategi yang mendorong pengembangan energi terbarukan melalui Program 100% Renewables Cities And Regios Roadmap (100%RE) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada kesempatan itu, Nyoto Suwignyo mengatakan prinsip dasar peran pemerintah daerah yaitu, menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya diatur berdasarkan undang-undang.

“Berkaitan dengan energi terbarukan dan efisiensi energi, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam perencanaan dan pengembangan. Untuk itu, pemerintah pusat melakukan pembinaan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi,” jelas Nyoto.

Lebih lanjut, Nyoto mengatakan pemerintah daerah memiliki andil besar dalam mendorong pengembangan energi terbarukan. Hal ini lantaran pemerintah daerah yang lebih mengetahui karakteristik daerah, fungsi pelayanan publik, berwenang mengatur dan mengurus, serta memahami kepentingan masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan energi terbarukan di antaranya melalui urusan perhubungan, urusan lingkungan hidup, urusan kelautan dan perikanan, dan operasionalisasi perkantoran. “Perencanaan dan pengembangan proyek energi terbarukan dan efisiensi energi dapat dilakukan lintas sektor atau urusan sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019,” imbuh Nyoto.

Webinar MLG Dialogue diselenggarakan oleh ICLEI-Local Governments for Sustainability Indonesia. Sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan berkelanjutan dan mendorong aksi lokal untuk pembangunan yang rendah emisi, berbasis alam, adil, tangguh, dan perkembangan melingkar. [Mahfud Achyar].