Pengembangan Food Estate Sebagai Solusi Penyediaan Pangan Utama dalam Negeri

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni didampingi Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Negeri Sri Purwaningsih, Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Negeri Edison Siagian dan Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Negeri Nyoto Suwignyo meninjau pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Senin (7/12/2020).  

Pada kesempatan itu, Hari Nur Cahya Murni mengatakan food estate di Kalimantan Tengah merupakan upaya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. “Food estate dikembangakan dengan konsep keterpaduan antara pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang diintegrasikan dengan akses pasar dan diarahkan berbasis ekonomi (korporasi petani dan nelayan),” jelas Hari Nur Cahya Murni.

Lebih lanjut, Hari Nur Cahya Murni menjelaskan food estate yang direncanakan di Kalimantan Tengah di lokasi seluas 164.598 hektar, yang terdiri dari lahan intensifikasi seluas 85.456 hektar dan lahan ekstensifikasi seluas 79.142 hektar. “Dari sebaran luasan tersebut, sebagian besar lahan yang akan dikembangkan menjadi food estate di Kalimantan Tengah merupakan lahan ex Pengembangan Lahan Gambut (PLG),” imbuh Hari Nur Cahya Murni.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, menetapkan kawasan lindung di Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain: a) kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam ex Pengembangan Lahan Gambut (PLG) I; b) kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam ex PLG II; c) kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam ex PLG III; d) kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam ex PLG IV; e) kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam ex PLG V; serta f) kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam S. Sebangau.

Untuk pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 sebagai acuan daerah untuk penyusunan perencanaan. Salah satu arah kebijakan daerah yaitu, memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri. Selain itu, Kemendagri juga menerbitkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 sebagai acuan daerah untuk penyusunan penganggaran.

Hari Nur Cahya Murni menghimbau Pemda Kalimantan Tengah untuk kerja sama dan koordinasi dalam penyelanggaraan food estate lantaran melibatkan beberapa daerah kabupaten/kota dengan mempedomani PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Selain itu, Pemda juga perlu melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat berkaitan dengan logistik antarwilayah. [Mahfud Achyar]