A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: controllers/Berita.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /var/www/bangda/application/controllers/Berita.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /var/www/bangda/index.php
Line: 315
Function: require_once

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Membuka Musrenbang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 yang digelar secara virtual, Kamis (8/4/2021).

Pada sambutannya, Sri mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat membahas perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 yang mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. “Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program dan kegiatan yang diusulkan sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022,” ungkap Sri.

Sri menilai perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Lebih lanjut, Sri menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa RPJMN menjadi panutan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju serta memuat peta jalan pencapaian target yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat penjabaran visi dan misi presiden melalui lima arahan yaitu, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi yang dituangkan dalam tujuh agenda pembangunan.

Sri memaparkan target pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, 1) pertumbuhan ekonomi 5,4%-6,0%; 2) tingkat kemiskinan 6,5%-7,0%, 3) gini rasio 0,370-0.374; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,0%-4,6%; dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54.

“Tahun 2022 merupakan tahun kunci meletakkan kembali landasan bagi negara kita untuk ke luar dari Middle Incom Trap (MIT) dan diharapkan menjadi tahun pertama komitmen bagi Indonesia untuk lepas dari tekanan Covid-19 ini serta merupakan tahun kunci pemantapan pemulihan ekonomi, realisasi komitmen tersebut terlihat dari program vaksinasi yang sudah dimulai sejak tahun 2021 ini,” imbuh Sri.

Sri mengatakan pemerintah merencanakan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yaitu, “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” serta tujuh prioritas nasional. Adapun sasaran pembangunan yang direncanakan dalam rancangan awal RKP tahun 2022 yaitu, 1) pertumbuhan ekonomi (5,4%-6,0%);  2) tingkat pengangguran terbuka (5,5%-6,2%); 3) rasio gini (0,376-0,378); 4) Indeks Pembangunan Manusia (73,44-73,48); 5) penurunan emisi gas rumah kaca (26,8%-27,1%); 6) nilai tukar petani (102-104), nilai tukar nelayan (102-105); dan 7) tingkat kemiskinan (8,5%-9,0%).

Sri mengapresasi pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengangkat tema RKPD tahun 2022 yaitu, “Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul" yang telah mendukung tema RKP nasional 2022. “Selarasnya tema pembangunan antara pusat dan daerah diharapkan target pembangunan nasional dan daerah dapat secara sinergis tercapai,” imbuh Sri.

Berkaitan dengan capaian indikator pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020, tercatat bahwa IPM sebesar 68,25, kemiskinan mencapai 13,97%, tingkat pengangguran terbuka 4,22%, pertumbuhan ekonomi 1,11%, dan gini ratio berada pada angka 0,38%. APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 dengan komposisi anggaran pendapatan sebesar 5,473 triliun rupiah dan anggaran belanja sebesar 5,528 triliun rupiah.

Guna menyikapi potensi dan keterbatasan yang dimiliki, Sri menyarankan agar dalam penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 perlu mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang reprioritisasi; melakukan refocusing pembangunan infrastruktur selama pandemi dan memperkuat infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan infrastruktur diarahkan mendukung sektor ekonomi yang memiliki backward-forward linkage yang luas; pembangunan infrastruktur berbasis teknologi informasi; serta pelaksanaan belanja modal, barang, dan jasa dalam pembangunan infrastruktur diutamakan memiliki kandungan lokal yang paling optimal.  [Mahfud Achyar]