A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: controllers/Berita.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /var/www/bangda/application/controllers/Berita.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /var/www/bangda/index.php
Line: 315
Function: require_once

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah II Iwan Kurniawan Hadiri Rapat Konsultasi ASKOMPSI

Dipublikasikan oleh : MA

JAWA TIMUR – Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan II Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan membuka rapat konsultasi dan musyawarah nasional luar biasa Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI), Jumat (9/4/2021) di Hotel Golden Tulip Kota Batu, Jawa Timur.

Pada kesempatan itu, Iwan mengatakan siap berkolaborasi, mendukung, serta berkoordinasi demi kemajuan ASKOMPSI. “Saya berharap ASKOMPSI dapat memberikan masukan, merumuskan, merencanakan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Hasil rumusan dapat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kominfo, dan Menkopulkam selaku pembina yang selanjutnya nanti dapat dibawa ke Musrenbang provinsi atau nasional,” kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menambahkan pelaksanaan rapat konsultasi ini sangat tepat dilaksanakan pada April mengingat akan menghadapi satu proses yang strategis dalam peningkatan kualitas perencanaan sinkronisasi pusat dan daerah. “Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kemenkominfo, Kemenkopulkam, dan Bappenas untuk merumuskan kebijakan yang memang menjadi kebijakan nasional,” imbuh Iwan.

Kementerian Dalam Negeri, kata Iwan, bertugas merumuskan kebijakan yang kemudian mengimplementasikan kebijakan, melakukan sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan pusat dan daerah.

“Kebijakan nasional tidak mungkin dapat dilaksanakan dan tidak akan mungkin tercapai targetnya tanpa ada kontribusi dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh provinsi maupun kabupaten kota. Untuk itu, sangat penting adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Iwan. (Sumber: Kominfo Provinsi Jawa Timur).