A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: controllers/Berita.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /var/www/bangda/application/controllers/Berita.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /var/www/bangda/index.php
Line: 315
Function: require_once

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Program Papua Spatial Planning, Upaya Mendukung Pembangunan Rendah Karbon di Papua dan Papua Barat

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Sri Purwaningsih membuka rapat virtual pertemuan Komite Pengarah (Steering Committe) pada Program Dukungan Implementasi Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua dan Papua Barat, Jumat (23/4/2021).

Pertemuan dihadiri perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK, serta UKCCU, Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan anggota Komite Pengarah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193-4882 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Pembentukan Komite Pengarah dan Komite Manajemen Program Dukungan Implementasi Penataan Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Rapat tersebut bertujuan untuk membangun komitmen dalam penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahun 2021 Program Dukungan Implementasi Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Papua dan Papua Barat atau Program Papua Spatial Planning (PSP) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian hibah antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara melalui United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) yang dilaksanakan dengan bantuan teknis hibah langsung dalam bentuk jasa sejak September 2019 hingga Maret 2022.

Program PSP bertujuan memberikan bantuan teknis dalam implementasi penataan ruang dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon melalui pencegahan deforestasi dan degradasi lahan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan yaitu: a) meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyiapkan rencana tata ruang dan memantau kepatuhannya; b) mendukung pelaksanaan revisi rencana tata ruang wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, termasuk kabupaten terpilih; c) mendukung penyusunan kebijakan daerah dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan e) mengembangkan sistem penataan ruang, serta fasilitasi dukungan pembangunan rendah karbon.

Berkenaan hal tersebut, dalam pertemuan kali Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah mengarahkan 5 (lima) hal strategis yaitu: 1) Pemerintah Daerah dan Penyedia Jasa agar memperhatikan jangka waktu masa penetapan Perda Revisi RTRW Provinsi dan Kab/Kota pasca persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN, 2) Perlu dilakukan penyesuaian substansi Revisi RTRW terhadap peraturan pelaksana UU Cipta Kerja terkait Tata Ruang, 3) Pengintegrasian Perda RTRW kedalam RPJMD sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih hasil Pilkada Serentak 2020, 4) Diperlukan pendampingan/bimtek kepada pemda terkait penuangan Indikasi Program Utama RTRW ke dalam RPJMD mengingat RTRW sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, 5) Perlu disusun strategi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas SDM Pemda pasca program berakhir. [Mahfud Achyar]