A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: controllers/Berita.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /var/www/bangda/application/controllers/Berita.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /var/www/bangda/index.php
Line: 315
Function: require_once

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Keluarkan Sejumlah Kebijakan Menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral persiapan Operasi Ketupat  tahun 2021, Rabu (21/4/2021).

Rapat tersebut membahas mobilitas masyarakat jelang Hari Raya Idulfitri 1442 H, kebijakan pemerintah untuk kesiapan menghadapi Idulfitri 1442 H, serta langkah antisipasi dan peran Kemendagri berkaitan dengan kesiapan menghadapi Idulfitri 1442 H.

Untuk pengurangan mobilitas masyarakat jelang Hari Raya Idulfitri 1442 H, dilakukan pengendalian transportasi selama masa Idulfitri 1442 H dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Untuk kebijakan pemerintah untuk kesiapan menghadapi Idulfitri 1442 H, dikeluarkan sejumlah kebijakan antara lain: kebijakan cuti bersama Idulfitri 1442 H, kebijakan peniadaan mudik, kebijakan pengendalian transportasi, kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, kebijakan bepergian ke luar daerah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan kebijakan panduan ibadah di bulan Ramadan.

Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih atau yang akrab disapa Nining mengatakan tujuan dikeluarkan peraturan tersebut yaitu, untuk mengantisipasi adanya peningkatan kasus Covid-19, maupun pelaksanaan libur Idulfitri 1442 H. “Pertimbangan pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut bahwa setiap pelaksanaan libur panjang terjadi peningkatan kasus Covid-19,” ungkap Nining.

Adapun kebijakan larangan mudik tersebut dilakukan dalam rangka pencegahan, penanganan, Binwas protokol kesehatan, dan menekan mobilitas  penduduk.

Sementara itu, peran Kemendagri berkaitam dengan kesiapan Idulfitri 1442 H dan antisipasinya antara lain: 1) menerbitkan Permendagri No. 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2021. Pada Permendagri tersebut, Pemda agar mencantumkan antisipasi pelaksanaan Hari Raya Idulfitri; 2) menerbitkan Inmendagri No. 09 Tahun 2021, memperpanjang masa pemberlakuan PPKM Mikro mulai 20 April 2021 hingga 3 Mei 2021 untuk mengoptimalkan pelaksanaan PPKM berbasis mikro di provinsi dan kabupaten/kota melalui Posko Desa sampai dengan tingkat RT/RW, termasuk mengatur pelaksanaan libur Hari Raya Idulfitri 1442 H; 3) melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama pada simpul-simpul transportasi agar tetap steril dan sehat sesuai dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan protokol penanganan Covid-19; 4) menghimbau pemerintah daerah bidang perhubungan dan POL PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point di daerah masing-masing bersama TNI dan Polri selama bulan Ramadan dan Idulfitri 1442 H: 5) mendorong pemerintah daerah untuk dapat bersinergi dan memberikan dukungan terhadap Forkopimda dalam melaksanakan tugas di lapangan; 6) memberikan arahan kepada Pemda untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pengawasan selama pelaksanaan bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1442 H dan antisipasi terhadap bencana (Satlinmas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, aparatur kecamatan, kelurahan dan desa); serta 7) memberikan arahan kepada Pemda, bagi yang akan mengeluarkan kebijakan dalam memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus menghadapi bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H dapat menindaklanjutinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/pedoman yang telah dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terkait dan Satgas Covid-19.