A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: controllers/Berita.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /var/www/bangda/application/controllers/Berita.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /var/www/bangda/index.php
Line: 315
Function: require_once

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Harus Sinergi dan Terintegrasi

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih menghadiri rapat pusat dan daerah dalam rangka asistensi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2022, Rabu (28/4/2021) di Hotel Teraskita Jakarta.

Pada sambutannya, Nining mengatakan permasalahan kewenangan pengelolaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi hal yang mendasar dalam upaya melaksanakan program dan mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. “Pengaturan kelembagaan di daerah diharapkan tidak tumpang tindih dan parsial sehingga mampu menangani permasalahan pengendalian penduduk dan KB secara sinergi dan terintegrasi,” jelas Nining.

Guna memperkuat otonomi daerah, lanjut Nining, peran dan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas, fungsi, pembinaan, dan pengawasan terhadap daerah diperlukan bersamaan dan bersinergi dengan tugas, fungsi pembinaan teknis, dan pengawasan teknis BKKBN.

“Sinergi antara pembinaan dan pengawasan umum dengan pembinaan dan pengawasan teknis dapat memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah guna tercapainya pembangunan nasional,” imbuh Nining.

Selanjutnya, Nining juga menyampaikan data mengenai prevalensi stunting di Indonesia pada lima tahun lalu berada di angka 37%. Pada 2019, angka tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 27,6% yang diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Pada 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo telah menunjuk BKKBN untuk menjadi Ketua Pelaksanaan Program Penurunan Stunting. “Diharapkan BKKBN dalam pencegahan stunting melakukan pendekatan dengan edukasi tentang kesehatan reproduksi sebagai langkah awal dalam mencegah stunting,” ungkap Nining.

Selain itu, tenaga penyuluh KB juga menjadi ujung tombak dalam melakukan edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat sehingga tercapai target penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. “Melalui forum ini, saya berharap peran aktif peserta dalam memberikan data, masukan, informasi, dan permasalahan berkaitan dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Semoga pelaksanaan pertemuan ini bermanfaat bagi pemerintah daerah yang lebih baik, khususnya di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,” pungkas Nining.