Ditjen Bina Pembangunan Daerah Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Provinsi

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Nyoto Suwignyo, membuka rapat fasilitasi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara yang digelar secara daring, Jumat (11/6/2021).

Pada sambutannya, Nyoto mengatakan fasilitasi rancangan akhir RKPD Provinsi merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 102 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 yang bertujuan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang difasilitasi oleh Mendagri/Gubernur.

Fasilitasi RKPD, lanjut Nyoto, memiliki empat tujuan yaitu, 1) melihat konsistensi dan target program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun pelaksanaan; 2) melihat karakteristik perencanaan dari rekapitulasi jumlah program/kegiatan/subkegiatan dan pagu RKPD tahun 2022; 3) melihat dukungan output kegiatan dan outcome program terhadap pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; serta 4) melihat dukungan program dan kegiatan RKPD 2022 terhadap prioritas nasional atau program prioritas nasional 2022.

“Selanjutnya, surat hasil fasilitasi Rancangan Perkada RKPD 2022 Mendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah merupakan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2022,” kata Nyoto.

Selain Provinsi Kalimantan Utara, Ditjen Bina Pembangunan Daerah juga memfasilitasi rancangan akhir (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD untuk 34 provinsi di seluruh Indonesia.