Tiga Hal yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan RPJMD Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih, mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan sambutan dan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (17/6/2021).

Pada sambutannya, Nining mengatakan pengembangan beberapa sektor utama pendukung pembangunan wilayah Sumatera seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, industri, manufaktur, perdagangan besar, dan eceran perlu mendapatkan perhatian khusus bagi seluruh pemerintah daerah provinsi untuk dapat melaksanakan optimalisasi pengembangan sektor-sektor tersebut.

“Untuk Kepulauan Riau, pengembangan sektor unggulan seperti lada, pala, cengkeh, dan perikanan tangkap diharapkan menjadi bahan dasar dan input dalam penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan di Kepulauan Riau,” kata Nining.

Lebih lanjut, Nining menyampaikan capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Kepuluan Riau tahun 2020 antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,59; kemiskinan mencapai 6,13%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,34%; pertumbuhan ekonomi sebesar -3,80%.

“Dari berbagai capaian indikator makro pembangunan tersebut, saya mengapresiasi bahwa tren capaian masih mengarah pada kondisi yang cukup baik, meskipun mengalami peningkatan pada laju pertumbuhan ekonomi lantaran pandemi Covid-19,” imbuh Nining.

Berkaitan dengan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, Nining menekankan agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperhatikan tiga hal, yaitu: 1) pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu merumuskan substansi RPJMD dengan percepatan transformasi struktural, termasuk akselerasi ekonomi dan keuangan digital, serta penguatan UMKM dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program unggulan; 2) pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu merumuskan strategi dan arah kebijakan pencapaian visi dan misi gubernur 2021-2026 dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024; serta 3) mengantisipasi kebutuhan program dan kerangka pendanaan yang inovatif maka daerah perlu menginternalisasikannya ke dalam permasalahan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan RPJMD.

“Saya berharap kepada pimpinan dan anggota DRPD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam Musrenbang ini dapat memberi saran dan masukan agar RPJMD Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2021-2026 selaras dengan RPJMN 2020-2024,” pungkas Nining.