Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Buka Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA — Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang Perubahan RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 yang digelar secara daring, Senin (21/6/2021).

Nining mengatakan untuk menciptakan sebuah kebijakan perencanaan yang efektif guna mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah hendaknya merumuskan isu strategis yang memperhatikan penalaahan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK), dokumen perencanaan yang berkaitan, hasil evaluasi pembangunan daerah, serta isu strategis perangkat daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Nining, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah merumuskan isu strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. “Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi isu strategis tersebut di antaranya pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial, dan reformasi sistem ketahanan negara,” kata Nining.

Menurut Nining, dukungan pendanaan pada pelaksanaan program pembangunan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Persentase pada realisasi pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara tercapai sebesar 31,43% dan persentase pada realisasi belanja sebesar 20,45%.

“Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi, Provinsi Sulawesi Tenggara berada di bawah rata-rata yang mana persentase rata-rata provinsi sebesar 26,85%,” imbuh Nining.

Untuk mendorong percepatan penyerapan APBD, Nining meminta pemerintah daerah agar melakukan asistensi secara langsung dan dilaksanakan berkala kepada pemerintah daerah yang masih rendah penyerapannya.

Menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, Nining mengatakan alokasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 11,13 miliar rupiah dengan pengalokasian belanja bidang kesehatan sebesar 5,94 miliar rupiah dan penanganan dampak ekonomi sebesar 5,18 miliar rupiah.

“Nilai tersebut diharapkan dapat digunakan secara maksimal dalam penyunan strategi dalam pencegahan atau penanganan Covid-19,” ungkap Nining.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, Nining mengatakan ada lima hal yang harus diperhatikan. Pertama, mempedomani RPJMN 2020-2024 sebagai dasar penyusunan perencanaan. Kedua, mengintegrasikan arah pengembangan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam dokumen perubahan RPJMD. Ketiga, mengakomodir pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai basis penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Keempat, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang termuat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kelima, penyesuaian dengan berbagai regulasi terbaru dalam konteks perencanaan dan penganggaran daerah.

Nining juga menyampaikan pembangunan sistem kesehatan menjadi bagian yang penting untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan masa depan bangsa dalam mencetak generasi yang sehat dan unggul.

Kemendagri mendorong pemerintah Sulawesi Tenggara untuk ikut mendukung pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting yang pada tahun 2022 akan dilaksanakan di 514 kabupaten/kota termasuk enam daerah di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Buton Selatan.

“Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan konsultasi rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2018-2023 pada tanggal 28 Mei 2021 kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Saya berharap hasil konsultasi tersebut dijadikan bahan untuk melakukan penyempurnaan dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara,” ungkap Nining.