Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dipublikasikan oleh : MA

“Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.” - PP Nomor 45 Tahun 2017

 

Kajian mengenai kedudukan masyarakat sebagai aktor dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai muncul setelah sebelumnya lahir model Triple Helix, yaitu koordinasi dan kerja sama antar tiga aktor pemerintah, industri dan universitas (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995). Kemudian dikembangkan bahwa masyarakat sipil juga penting dalam berpartisipasi, berkoordinasi dan berinteraksi dengan pemerintah, universitas dan industri yang kemudian disebut dengan Quadruple Helix (Carayannis & Campbell, 2009). Berkaitan dengan hal tersebut, alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting menurut Conyers (1994) ialah pertama, karena masyarakat merupakan sumber informasi utama mengenai kebutuhan dan kondisi yang mereka hadapi. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila dilibatkan langsung karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk program kegiatan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut. Ketiga, mendorong partisipasi akan menimbulkan anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Berbagai negara di dunia juga sudah mencoba membuka partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahannya. Seperti Open Government Partnership (OGP), kerja sama multilateral yang didirikan oleh Pemerintah Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan dan Filipina. Dimana OGP melibatkan pemerintah dan masyarakat sipil diantaranya dalam mengembangkan rencana aksi keterbukaan pemerintah sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan partisipatif. Di lingkup Indonesia dikenal dengan Open Government Indonesia (OGI) yang saat ini sudah masuk pada pelaksanaan rencana aksi edisi ke VI.

Sejalan dengan agenda tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait yaitu pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam pasal 354 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dengan cara:

1.       Keterbukaan informasi yang dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman, ataupun permintaan secara secara langsung kepada pemerintah daerah terkait.

2.       Mendorong peran aktif kelompok dan organisasi masyarakat.

3.       Pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.

4.       Pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat.

5.       Kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan inovasi daerah.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat tersebut, juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP tersebut telah diatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Kemudian beberapa cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dipelajari dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri ialah meliputi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan dan Kebijakan Daerah

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah. Masukan tersebut dapat diberikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah).

Pada proses pembentukan peraturan daerah (perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, dan pengundangan), aspirasi masyarakat tersebut dapat ditampung mulai dari tahap perencanaan dalam penyusunan. Hal ini dilakukan sebagai usaha meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, karena masyarakatlah yang akan terkena dampak akibat kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, diharapkan pihak eksekutif maupun legislatif dapat menangkap pandangan dan kebutuhan dari masyarakat yang kemudian dituangkan dalam suatu peraturan daerah.

                Perlu dipahami juga bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah (Utomo, 2003), diantaranya adalah sebagai berikut:

1.       Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik.

2.       Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.

3.       Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.

4.       Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam prosesnya terdiri dari 4 bagian, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian. Dari keseluruhan proses tersebut PP Nomor 45 Tahun 2017 mengamanatkan supaya pemerintah daerah mampu mendorong partisipasi masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan sehingga ke depannya terwujud pembangunan yang ko-kreasi, yaitu pembangunan yang diselenggarakan dengan ide, sumber daya, tujuan dan kegiatan bersama.

Ada berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada setiap proses pembangunan daerah tersebut. Pada saat perencanaan pembangunan masayarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk penyampaian aspirasi konsultasi publik, diskusi dan musyawarah pada tahapan penyusunan rancangan awal maupun pada musrenbang. Dalam penganggaran, penyampaian aspirasi juga dilakukan dengan konsultasi publik diskusi, dan musyawarah untuk mengawasi kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS). Selanjutnya, pada pelaksanaan, masyarakat dapat melibatkan diri sebagai mitra dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Terakhir, pada pengawasan dan evaluasi masyarakat dapat memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Pasal Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2017).

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah

Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai aktor independen pengawasan untuk menjaga agar aset dan sumber daya alam daerah dikelola dengan semestinya. Bisa dikatakan sebagai bentuk transparansi karena dikelola dan diawasi oleh aktor yang terlibat dan terdampak secara langsung. Sehingga pengelolaan aset dan sumber daya alam dilakukan oleh masyarakat setempat dan memberdayakan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah. Melalui partisipasi masyarakat, maka diharapkan dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah kedepannya akan mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya dapat sepenuhnya berorientasi pada masyarakat.

                Pemerintah Daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah tersebut yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaannya sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2017. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah. Partisipasi dalam pemanfaatan, dapat dilakukan dengan bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan kerja sama penyediaan infrastruktur sehingga bisa berdampak positif bagi masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam bentuk pemeliharaan dapat dilaksanakan masyarakat dalam bentuk kerja sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Seiring perkembangan zaman dengan adanya tuntutan adanya pelayanan prima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pelayanan publik dimaksud yaitu UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan tersebut merupakan acuan utama dalam memberikan layanan kepada publik. Tanpa terkecuali telah diamanatkan juga di dalamnya tentang peran masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pelayanan yang diberikan pemerintah. Hal ini seperti yang tertuang pada Pasal 39, dimana dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pelayanan public dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Pada dasarnya di sini peran masyarakat diharapkan berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Kemudian dalam PP Nomor 45 Tahun 2017, telah diatur tentang bagaiamana pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik yang meliputi:

1.       Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;

2.       Penyusunan Standar Pelayanan;

3.       Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan

4.       Pemberian penghargaan.

Dari beberapa lingkup partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut di atas, masyarakat dapat  menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan pengaduan kepada penyelenggara atau pihak terkait. Maka dari itu, pemerintah daerah juga harus memberikan informasi yang dibutuhkan serta menindaklanjuti masukan masyarakat tersebut.

Pada prinsipnya, dari semua penjabaran di atas, masyarakat membutuhkan informasi publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterbukaan informasi dimaksud menjadi gerbang bagi masyarakat untuk berpartispasi aktif sehingga di sisi lain hal ini menjadi kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam PP Nomor 45 Tahun 2017, diamanatkan bahwa terdapat 2 (dua) mekanisme akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu melalui sistem informasi media cetak/elektronik atau papan pengumuman yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan permintaan secara langsung kepada pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). “Mode 3” and “Quadruple Helix”: Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3–4), 201–234. https://doi.org/10.1504/ijtm.2009.023374

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix -- University-Industry-Government Relations: a Laboratory for Knowledge Based Economic Development. EASST Review, 14(1), 14–19.

Utomo, S. D. (2003). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan. Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam   Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik