Kemendagri Keluarkan Sejumlah Kebijakan Guna Mendukung Program Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 2020-2024

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih mewakili Mendagri Tito Karnavian menghadiri acara peluncuran buku Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI) 2020-2024, Kamis (24/6/2021) di Ruang Heritage Kemenko PMK.

Pada kesempatan itu, Nining mengatakan pengembangan usia dini holistik integratif bertujuan agar setiap anak usia dini di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia yang sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yang telah ditetapkan pada agenda pembangunan yaitu, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, khususnya peningkatan tata kelola pendidikan menjadi salah satu proyek prioritas, yaitu peningkatan koordinasi lintas sektor dan antartingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini integratif dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas,” kata Nining.

Nining menambahkan dokumen RAN PAUD HI merupakan peta jalan nasional PAUD HI yang ditindaklanjuti menjadi acuan utama daerah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD HI yang mampu menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini dan akan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini di daerah.

Dukungan Kemendagri dalam Program RAN PAUD HI dan RAD PAUD HI dituangkan dalam berbagai kebijakan seperti Permendagri berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran periode satu tahun.

“Diharapkan RAN PAUD HI dan RAD PAUD HI Tahun 2020-2024 dapat terintegrasi ke dalam dokumen tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021,” ungkap Nining.

Kebijakan tersebut, lanjut Nining, mengarahkan kepada daerah sebagai dukungan terhadap fungsi pendidikan dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting, salah satunya melalui penyelenggaraan PAUD. Selain itu, daerah juga diminta meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan PAUD HI di lingkup kabupaten/kota.

Sebagai dukungan penganggaran, Kemendagri juga telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Tahun ini juga ditetapkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2020 berdasarkan kebijakan untuk Program PAUD HI diarahkan capaian kinerjanya melalui indikator tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun dalam PAUD, pelayanan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu melahirkan, pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, dan kesehatan Balita.

Selain itu, Kemendagri juga telah menetapkan Permandagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan anak usia dini yang dilaksanakan pemerintah desa dalam usulan program dan kegiatan APBDes melalui pelaksanaan sub bidang pendidikan.

Nining berharap Program PAUD HI dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pemerintah daerah dan tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya untuk mewujudkan hak-hak anak di daerah.