Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 Meningkat Dibandingkan Tahun 2019

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Plh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih membuka rapat evaluasi pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diselenggarakan secara daring melalui ZOOM Meeting dan luring di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta, Senin (28/6/2021) hingga Selasa (29/6/2021).

Hari pertama dikhususkan untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sementara hari kedua dikhususkan untuk wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pada sambutannya, Nining mengatakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pembinaan umum pelaksanaan SPM di daerah. Tugas dan fungsi yang dilakukan yaitu, melakukan asistensi dan supervisi terhadap daerah dalam menyusun dokumen perencanaan khususnya pemenuhan SPM,” kata Nining.

Lebih lanjut, Nining menjelaskan Ditjen Bina Pembangunan Daerah harus melakukan pengendalian SPM di daerah sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dalam rangka memantau efektifitas penyelenggaraan pelayanan dasar di daerah, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan SPM di daerah,” imbuh Nining.

Nining juga menyampaikan data laporan capaian SPM tahun 2020 yang menunjukkan saat ini terdapat 463 daerah yang telah menyampaikan laporan dengan rincian 34 provinsi, 342 kabupaten, dan 87 kota dengan total mencapai 85,42%.

“Hasil capaian penerapan SPM provinsi secara nasional per bidang telah mengalami tren peningkatan capaian per bidang SPM dibandingkan tahun 2019, terkecuali pada capaian SPM bidang perumahan dan permukiman,” ungkap Nining.

Capaian SPM bidang Perkim, kata Nining, mengalami penurunan sebesar 15,08% dibandingkan tahun 2019. “Tentunya hal ini menjadi evaluasi bagi Sekretariat Bersama SPM (Sekber SPM) tingkat Pusat. Namun demikian, secara umum rata-rata capaian SPM provinsi mengalami peningkatan sebesar 7,26% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga capaiannya mencapai 64,16%,” imbuh Nining.

Sementara itu, rata-rata capaian per bidang SPM kabupaten dan kota tahun 2020 mengalami tren peningkatan sebesar 12,19% dibandingkan tahun sebelumnya sehingga capaiannya menjadi 64,16%.

Berkaitan dengan regulasi penerapan SPM, Nining mengatakan saaat ini sedang proses revisi Permendagri Nomor 100 Tahun 2018. “Diharapkan tahun ini dapat selesai dan dapat segera disosialisasikan kepada pemerintah daerah. Nantinya dalam Permendagri tersebut akan memuat empat tahapan pemerapan SPM secara mendetail mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar,” jelas Nining.

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Zamzani Tjenreng mengatakan rapat evaluasi pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penting dilaksanakan untuk menyampaikan hasil monitoring dan evalusi terhadap capaian, program, dan kegiatan serta permasalahan dari pelaporan SPM oleh daerah pada tahun 2020 di tahun 2021.

Selain itu, para stakeholder  terkait, mulai dari Subdit Pengampu SPM di lingkungan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, kementerian/lembaga Teknis Pengampu SPM, dan Biro/Kepala Bagian Tata Pemerintahan serta Bappeda Daerah dapat menyampaikan tanggapan berkaitan dengan pelaporan SPM.