Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Literasi Masyarakat

Dipublikasikan oleh : MA

JAKARTA – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni menjadi salah satu pembicara pada talkshow yang mengangkat tema “Dukungan dan Tantangan Pemerintah dalam Pembangunan Literasi Masyarakat” yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) kolaborasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dengan Perpustakaan Nasional RI, Rabu (30/6/2021).

Selain Hari Nur Cahya Murni, pembicara lain yaitu, Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando dan Duta Baca Indonesia Heri Hendrayana “Gol A Gong” serta dimoderatori oleh Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional RI Sri Sumekar. 

Pada kesempatan itu, Hari Nur Cahya Murni mengatakan urusan perpustakaan merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah. Namun saat ini, belum banyak pemerintah daerah yang menyadari bahwa pembangunan literasi dan peningkatan budaya gemar membaca masyarakat berkorelasi terhadap peningkatan daya saing daerah.

“Pembangunan literasi dan budaya gemar membaca menjadi penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa dan kualitas sumber daya manusia. Bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan sumber daya alam berlimpah, melainkan dengan membangun sumber daya manusia yang literat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memenangi persaingan global,” ungkap Hari Nur Cahya Murni.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, lanjut Hari Nur Cahya Murni, telah dicantumkan kegiatan prioritas pembangunan manusia yang berkarakter melalui pembangunan literasi dan peningkatan gemar membaca.

“Melalui kegiatan prioritas tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan program kegiatan pemerintah daerah agar sejalan dan tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah,” imbuh Hari Nur Cahya Murni.

Sinkronisasi dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dengan mitra kementerian dan lembaga, yaitu Bappenas dan Perpustakaan Nasional RI melalui pelaksanaan forum rapat koordinasi teknis nasional yang melibatkan 34 provinsi setiap tahunnya.

Peran lain Kemendagri berupa dukungan kebijakan, di mana setiap tahunnya  menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi rambu-rambu bagi pemerintah dalam menyusun program kegiatan serta penganggaran setiap urusan.

Kendati demikian, Hari Nur Cahya Murni menilai urusan perpustakaan perlu kerja ekstra lantaran beberapa tantangan yang dihadapi daerah seperti minimnya distribusi anggaran pengembangan perpustakaan, kurangnya akses layanan sarana dan prasarana perpustakaan, kurangnya koleksi dan pengguna perpustakaan, serta keterbatasan tenaga perpustakaan.

“Guna membantu pemerintah daerah dalam menjawab tantangan-tangan itu, sejak 2019 hingga sekarang, pemerintah melalui Perpustakaan Nasional RI telah memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik perpustakaan sebagai stimulan, tanpa mengesampingkan kewajiban atau peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perpustakaan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,” jelas Hari Nur Cahya Murni.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri  Zanariah mengatan talkshow ini digelar bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemerintah daerah tentang pentingnya pembangunan literasi masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, diharapkan juga memberikan penjelasan kebijakan pembangunan nasional bidang perpustakaan yang berkaitan dengan pembangunan literasi masyarakat serta memberikan landasan yang tepat bagi perangkat daerah di bidang perpustakaan dalam menyusun perencanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja urusan perpustakaan.